Page 11 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

pemerintah tidak bisa tegas terkait dengan hak daripada buruh maka potensi maladministrasi
akan ada di sini
negative - Robert Na Endi Jaweng (Anggota Ombudsman) Ombudsman RI siap menerima dan
menindaklanjuti setiap laporan yang ada. Termasuk melalui mekanisme Respons Cepat
Ombudsman (RCO) jika laporan dimaksud mempunyai indikasi kedaruratan dan membutuhkan
penyelesaian cepat

Ringkasan

Ada lebih dari 100 perusahaan yang diketahui belum melunasi, bahkan belum membayar
tunjangan hari raya (THR) tahun 2020 kepada pekerja. "Ternyata masih ada 100-an perusahaan
di tahun 2020 yang masih belum melunasi secara penuh, bahkan mungkin belum membayar
apapun kepada buruh," ungkap Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng dalam konferensi
pers virtual, Rabu (5/5/2021).

FAKTA-FAKTA 100 PERUSAHAAN LEBIH BELUM LUNASI THR 2020

Ada lebih dari 100 perusahaan yang diketahui belum melunasi, bahkan belum membayar
tunjangan hari raya (THR) tahun 2020 kepada pekerja.

"Ternyata masih ada 100an perusahaan di tahun 2020 yang masih belum melunasi secara penuh,
bahkan mungkin belum membayar apapun kepada buruh," ungkap Anggota Ombudsman Robert
Na Endi Jaweng dalam konferensi pers virtual, Rabu (5/5/2021).

Hal itu disebabkan perusahaan memang memperoleh kelonggaran membayar THR tahun 2020.
Pasalnya, pemerintah memperbolehkan perusahaan yang terdampak COVID-19 untuk
membayar THR dengan mencicil. Menurut Robert, jumlah tersebut tidaklah sedikit dan sangat
berdampak pada tenaga kerja.

"Satu adalah yang carry over, yang lanjutan 2020, jangan dilihat angkanya segitu saja, itu
sesuatu yang signifikan dari sisi hak normatif buruh sesuatu yang penting untuk kita pantau dan
awasi," tegas Robert.
1. Kemnaker Akui Ada Ratusan Perusahaan Belum Lunasi THR 2020 Kementerian
Ketenagakerjaan (Kemnaker) pun membenarkan laporan bahwa ada 100-an perusahaan belum
membayar THR tahun 2020. Hal itu disampaikan oleh Direktur Bina Pemeriksaan Norma
Ketenagakerjaan, Ditjen Binwasnaker dan K3, Kementerian Ketenagakerjaan, Yuli Adiratna.

"Di tahun yang lalu atau 2020 masih menyisakan berbagai permasalahan yang belum selesai
THR-nya, tadi disampaikan sekitar 100-an ya memang seperti itu," ungkap Yuli. Ia mengatakan,
pihaknya terus mendorong perusahaan untuk menyelesaikan persoalan tersebut dengan pekerja.
"Nanti penyelesaiannya juga akan kita lihat dari sisi regulasinya seperti apa. Kalau ada
permasalahan yang belum selesai, kita upayakan terus untuk bisa diselesaikan oleh perusahaan
termasuk koordinasi dengan teman-teman di daerah," imbuh Yuli.

2. Ada Potensi 'Main-main' dalam Pencairan THR 2021 Pemerintah mewajibkan THR dibayarkan
tujuh hari sebelum Lebaran. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan
nomor M/6/HK.04/IV/2021.

10