Page 16 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 16
Untuk itu, Ombudsman meminta Dinas Ketenagakerjaan di provinsi melakukan fungsi
pengawasan dan memantau proses dialog yang berlangsung antara perusahaan dan serikat
pekerja bila perusahaan mengajukan ketidakmampuan untuk membayar THR tahun 2021. Ini
untuk memastikan keputusan yang ditetapkan tidak sepihak.
Sebelumnya, Kementerian Ketenagakerjaan telah membentuk Posko THR yang bisa
dimanfaatkan untuk melakukan konsultasi dan pemberitahuan bagi perusahaan terkait
pembayaran THR serta pengaduan bagi para pekerja yang perusahaannya tidak membayarkan
THR atau membayarkan secara terlambat.
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah mengatakan SE pembayaran THR untuk tahun ini sudah
sangat tegas karena tidak memberi ruang bagi perusahaan untuk mencicil THR seperti tahun
lalu. "Ketentuannya adalah THR dibayarkan perusahaan paling lambat H-1," ujar dia.
15
