Page 12 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Namun, Ombudsman RI melihat ada potensi maladministrasi dalam pencairan THR tahun ini.
Pasalnya, dalam SE Menaker tersebut, pemerintah masih memberikan kelonggaran pembayaran
THR untuk perusahaan yang terdampak COVID-19.

"Isi SE membuat multitafsir di lapangan. Satu sisi memang ada ketegasan bahwa perusahaan
wajib membayar THR paling lambat 7 hari sebelum hari raya, itu berarti jatuh temponya besok.
Tetapi juga SE ini memberikan, menawarkan keringanan kepada perusahaan-perusahaan yang
tidak mampu. Pertama diberikan tenggat waktu hingga H-1 hari raya, ini perlu diawasi. Kedua,
bagaimana mereka yang sampai setelah Lebaran tidak bisa membayar? Ini penting diawasi,"
kata Robert.

Dalam kesempatan yang sama, Plt Kepala Keasistenan Pemeriksaan VI Ombudsman, Ahmad
Sobirin mengatakan, ada 4 hal yang melatarbelakangi potensi maladministrasi dalam pencairan
THR 2021. Pertama, Ombudsman menilai pemerintah belum melakukan sosialisasi secara masif
terkait SE tersebut.

"Ini akan berdampak kepada pengabaian atau keengganan menjalankan kewajiban oleh
perusahaan atau unit kerja. Dan kemudian buruh menjadi terhambat hak-hak normatifnya dalam
menerima THR tersebut," jelas Sobirin.

Kedua, perusahaan kerap kali tidak memberikan laporan keuangan agar pekerja bisa mengetahui
kondisi keuangan perusahaan. Padahal, dalam SE Menaker tersebut, perusahaan yang tak bisa
membayar THR sesuai waktu yang ditetapkan harus memberikan laporan keuangan internal
kepada pekerja.

Ketiga, jika ingin pembayaran THR 2021 berjalan mulus, maka pemerintah daerah (Pemda) baik
gubernur, bupati/walikota harus bersikap tegas dan mengakomodasi kepentingan buruh.

Keempat, jika pelaksanaan SE THR 2021 tak dikawal pemerintah pusat dalam hal ini Kemnaker
dan Pemda, maka potensi maladministrasi semakin besar.
"Kami melihat kalau misalnya perusahaan-perusahaan itu nanti melakukan pengabaian
kewajibannya, lalu pemerintah tidak bisa tegas terkait dengan hak daripada buruh maka potensi
maladministrasi akan ada di sini," tegas dia.

3. Pekerja Tak Terima THR 2021? Lapor ke Ombudsman! Pembayaran THR 2021 sendiri paling
lambat dilaksanakan hari ini, Kamis (6/5), sesuai dengan ketentuan pemerintah yaitu H-7
Lebaran. Dalam pelaksanaan pembayarannya, Ombudsman akan turut mengawasi.

Apabila ada pekerja yang tak mendapatkan THR sesuai aturan yang telah ditetapkan pemerintah
dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021, maka bisa
melapor ke Ombudsman melalui kantor pusat, atau 34 Kantor Perwakilan Ombudsman di tingkat
provinsi.

"Ombudsman RI siap menerima dan menindaklanjuti setiap laporan yang ada. Termasuk melalui
mekanisme Respons Cepat Ombudsman (RCO) jika laporan dimaksud mempunyai indikasi
kedaruratan dan membutuhkan penyelesaian cepat," terang Robert.

Jika ditemukan adanya maladministrasi dalam pelaksanaan THR 2021, Ombudsman berwenang
untuk memberikan saran serta tindakan korektif terhadap pemerintah.

11