Page 159 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

Judul Terkait SE Menaker Ida Fauziyah, Ombudsman: Multitafsir, Khawatir
THR Buruh Tak Dipenuhi
Nama Media potensibisnis.pikiran-rakyat.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://potensibisnis.pikiran-rakyat.com/news/pr-691874088/terkait-se-
menaker-ida-fauziyah-ombudsman-multitafsir-khawatir-thr-buruh-tak-
dipenuhi
Jurnalis Ade Safari
Tanggal 2021-05-05 18:52:00
Ukuran 0

Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Ditjen PHI & Jamsos
Layanan Korporasi
Sentimen Negatif

Ringkasan

Pemerintah mewajibkan pengusaha untuk membayar Tunjangan Hari Raya ( THR ) keagamaan
2021. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor
M/6/HK.04/IV/2021, THR wajib dibayar pengusaha kepada pekerja pada H-7 atau tujuh hari
sebelum Lebaran.

TERKAIT SE MENAKER IDA FAUZIYAH, OMBUDSMAN: MULTITAFSIR, KHAWATIR
THR BURUH TAK DIPENUHI

POTENSI BISNIS - Pemerintah mewajibkan pengusaha untuk membayar Tunjangan Hari Raya
( THR ) keagamaan 2021.

Hal ini sesuai dengan Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor M/6/HK.04/IV/2021,
THR wajib dibayar pengusaha kepada pekerja pada H-7 atau tujuh hari sebelum Lebaran.

Saat ini, pencairan THR sudah berjalan. Namun, Ombudsman khawatir THR yang menjadi
hak buruh tidak dipenuhi.
Anggota Ombudsman Robert Na Endi Jaweng mengatakan kekhawatiran pihaknya berangkat
dari SE Menaker yang dianggap multitafsir.

Di mana, pemerintah masih memberikan kelonggaran pembayaran THR untuk perusahaan yang
terdampak Covid-19.

"Kami menyambut baik adanya surat edaran seperti ini karena memang isi surat ini. Hanya saja
memang karena isi surat edaran ini yang membuat kemudian multitafsir di lapangan," kata
Robert yang dikutip PotensiBisnis.com dari Antara, Rabu, 5 Mei 2021.

Robert juga mengatakan, di satu sisi memang ada ketegasan bahwa perusahaan wajib
membayar THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan atau Lebaran 2021.

158