Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021

"Itu berarti jatuh temponya besok. Tetapi juga SE ini memberikan, menawarkan keringanan
kepada perusahaan-perusahaan yang tidak mampu," jelasnya.
"Ini di sini ada dua pintu atau dua pilihan. Pertama adalah tentu akan diberikan tenggat waktu
hingga H-1 sebelum Hari Raya Idul Fitri, ini berarti ada hal lain yang perlu diawasi. Kedua, adalah
bagaimana dengan mereka yang bahkan sampai setelah lebaran pun tetap tidak bisa membayar?
Di sini sangat penting untuk diawasi," sambungnya.

Baca Juga: Tanggapan Saut Situmorang Terkait Kabar Pegawai KPK yang Tidak Lulus, Hingga
Peneliti ICW Sebut Ini Rancangan

Robert mengatakan Ombudsman melihat akan ada tiga kemungkinan yang terjadi terkait dengan
SE Menaker tersebut.

Pertama, perusahaan-perusahaan yang akan patuh memenuhi kewajiban mereka pembayaran
THR paling lambat H-7 sebelum hari raya.

Kedua, kelompok perusahaan yang akan membayar THR dari H-7 Hingga H-1.

Ketiga, perusahaan-perusahaan yang bahkan setelah lebaran pun belum tentu bisa membayar.

Robert menilai penting adanya pengawasan dan kecermatan pada penerapan surat edaran
tersebut di lapangan.
Apabila memang perusahaan tidak mampu membayarkan THR dalam waktu yang sudah
ditentukan, maka harus diadakan dialog dengan karyawan secara terbuka.

Ia juga berharap Dinas Ketenagakerjaan daerah untuk turut mengawasi pertemuan antara
perusahaan dengan karyawan untuk meminimalisir kemungkinan-kemungkinan yang tidak
diinginkan.

"Kemudian hasil dialognya harus dituangkan dalam kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama
ini terutama soal skema pembayaran dan kemudian batas waktu," pungkas Robert.

159