Page 166 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 166
Ringkasan
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta, kepada perusahaan yang tidak
bisa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh dapat diselesaikan dengan baik.
Paling tidak, jalan tengahnya adalah dibahas secara bilateral antara pengusaha dan pekerja.
"Terkait THR bagi yang tidak mampu sesuai aturan yang dibuat menteri tenaga kerja maka itu
dibahas secara bilateral antara pengusaha dengan serikat pekerja," kata dia dalam konferensi
pers, Rabu (5/5).
INI ARAHAN PEMERINTAH BAGI PERUSAHAAN TAK MAMPU BAYAR THR PENUH
Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto meminta, kepada perusahaan yang tidak
bisa memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) secara penuh dapat diselesaikan dengan baik.
Paling tidak, jalan tengahnya adalah dibahas secara bilateral antara pengusaha dan pekerja.
"Terkait THR bagi yang tidak mampu sesuai aturan yang dibuat menteri tenaga kerja maka itu
dibahas secara bilateral antara pengusaha dengan serikat pekerja," kata dia dalam konferensi
pers, Rabu (5/5).
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor
M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan. SE Pelaksanaan THR ini ditujukan kepada para Gubernur
di seluruh Indonesia.
"Pemberian THR Keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk
memenuhi kebutuhan pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan.
Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi
masyarakat yang mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Ida di Jakarta, pada Virtual
Konferensi Pers tentang THR Tahun 2021 di Jakarta, hari Senin (12/4).
Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan. Menaker Ida meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR
Keagamaan dilakukan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," jelas Menaker Ida.
Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan
juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah. Sementara bagi
pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang
dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa kerja dibagi
12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.
Adapun bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Sedangkan bagi
165
