Page 216 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 6 MEI 2021
P. 216

Buruh atau masyarakat yang mau mengadukan soal THR bisa menghubungi posko tersebut.

              Kepala Disnakerperin Kota Solo, Joko Sutrisno mengatakan, perusahaan wajib membayarkan
              Tunjangan Hari Raya (THR) 2021.

              Guna mengawasi hal tersebut, pihaknya membuka posko pengaduan.

              "Itu diatur dalam Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/IV/2021 Tentang
              Pelaksanaan  Pemberian  Tunjangan  Hari  Raya  Keagamaan,  jadi  perusahan  wajib,"  kata  Joko
              kepada TribunSolo.com, Selasa (27/4/2021).
              Joko mengatakan, sosialisasi terkait pembukaan posko telah dilakukan melalui berbagai media
              sosial resmi Disnakerperin.

              "Laporan atau keluhan dari pekerja yang ingin melapor bisa disertakan nama perusahaan, nanti
              akan kami tindak lanjuti," katanya.

              Bila nanti ada aduan, Dinas akan melakukan mediasi.
              "Jika perusahaan memang benar-benar tidak mampu secara finansial untuk memberikan THR
              maka harus dibuktikan dengan laporan finansial," paparnya.

              Sampai saat ini, ditemukan ada 1 aduan dari karyawan yang sudah masuk ke Dinas.

              "Kemarin  sudah  kami  panggil  dan  konfirmasi,  aduan  dari  karyawan  yang  merasa  tidak
              memperoleh haknya, para karyawan tidak ragu untuk melapor kami," tuturnya.

              Sebagai  catatan,  di  Tahun  2020  Disnakerperin  Solo  mencatat  ada  6  perusahaan  yang  tidak
              mampu membayar THR.

              "Ya semoga tahun ini semuanya bisa, tapi itu tergolong kecil mengingat di Kota Solo terdapat
              sekitar 900 perusahaan," pungkasnya.

              Buruh  Minta  THR  Tidak  Dicicil    Buruh  di  Kabupaten  Sukoharjo  masih  menunggu  pencairan
              Tunjangan Hari Raya (THR) untuk lebaran 2021 ini.

              Menurut Ketua Forum Peduli  Buruh  Sukoharjo (FPBS) sekaligus Ketua Serikat Pekerja Republik
              Indonesia (SPRI) Sukoharjo, Sukarno, pencairan THR biasanya pada H-7.

              Sesuai aturan dari Kementrian Tenaga Kerja (Kemenaker), THR tahun ini tidak boleh dicicil.

              Hal  tersebut  sesuai  dengan  Surat  Edaran  Menaker  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021  Tentang
              Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja/Buruh di
              Perusahaan.

              "Hingga saat ini belum ada laporan, adakah perusahaan di Sukoharjo yang membayarkan THR
              dengan dicicil atau tidak," kata dia, Minggu (25/4/2021).

              "Tapi kami harap THR tidak dicicil sesuai peraturan Menteri," imbuhnya.

              Pasalnya, THR ini sangat dinantikan pekerjaan untuk menyambut hari raya idul fitri.
              Meski  masih  di  tengah  pandemi  Covid-19,  buruh  berharap  pembayaran  THR  mereka  dapat
              dipenuhi oleh perusahaan.

              "Tahun lalu, ada beberapa perusahaan yang membayarkan THR dengan dicicil," ujarnya.




                                                           215
   211   212   213   214   215   216   217   218   219   220   221