Page 134 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat, jumlah kasus pelanggaran norma
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas
Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama
2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan
pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran,
sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan.

MENAKER IDA: KASUS PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS TURUN

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mencatat, jumlah kasus pelanggaran norma
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas
Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan.

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada tahun 2019 sebanyak 21 ribu
perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan tahun 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu
perusahaan.

Begitu pun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5
ribu kasus setahun berikutnya.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja,"
katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan
Tahun 2021 di Jakarta, ditulis Kamis (25/3).

Masih pada tahun 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah
dilakukan proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak
pidana ringan.

Adapun, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak
sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan. Hingga
triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686
orang.

Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja
yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.

"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " katanya.

Dia pun mengapresiasi para PPNS Ketenagakerjaan yang telah berdedikasi menjalankan tugas
negara untuk menegakkan hukum di bidang ketenagakerjaan. "Ini menambah keyakinan kita
bahwa PPNS kita, memiliki kredibilitas yang tidak perlu diragukan lagi. Saya harap ini menjadi
contoh dan motivasi bagi PPNS Ketenagakerjaan yang lain," ujarnya.

133