Page 137 - KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 MARET 2021

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Pengawas Ketenagakerjaan diharapkan dapat
ikut berperan memberikan informasi dan pemahaman yang baik tentang peraturan pelaksana ini
kepada para pengusaha, pekerja, dan pemangku kepentingan terkait

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencatat, kasus pelanggaran norma
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas
Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan. Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama
dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan jumlah perusahaan yang melakukan
pelanggaran. Pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan melakukan pelanggaran, sedangkan 2020
turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan.

PELANGGARAN NORMA KETENAGAKERJAAN TERUS TURUN DALAM 2 TAHUN
TERAKHIR

Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mencatat, kasus pelanggaran norma
ketenagakerjaan mengalami penurunan dalam dua tahun terakhir. Meski begitu, Pengawas
Ketenagakerjaan diminta untuk tetap bekerja secara kreatif dan inovatif, guna mengantisipasi
berbagai tantangan ketenagakerjaan di masa depan.

Hasil pengawasan ketenagakerjaan selama dua tahun terakhir menunjukkan adanya penurunan
jumlah perusahaan yang melakukan pelanggaran. Pada 2019 sebanyak 21 ribu perusahaan
melakukan pelanggaran, sedangkan 2020 turun menjadi sekitar 11 ribu perusahaan.
Begitu pun dengan pelanggaran norma ketenagakerjaan . Pada 2019 terjadi 35 ribu kasus
pelanggaran norma ketenagakerjaan. Pada 2020, angka ini turun menjadi 21 ribu. Penurunan
serupa juga terjadi pada pelanggaran norma K3. Dari 13 ribu kasus pada 2019 turun menjadi 5
ribu kasus setahun berikutnya.

"Pelanggaran-pelanggaran tersebut telah ditindaklanjuti oleh Pengawas Ketenagakerjaan
dengan tindakan persuasif, represif non yustisia, maupun represif yustisia. Sehingga hak-hak
normatif pekerja/buruh dapat dipenuhi dan pada akhirnya meningkatkan produktivitas kerja,"
katanya dalam pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengawasan Ketenagakerjaan
Tahun 2021 di Jakarta, ditulis Kamis (25/3/2021).

Masih pada 2020, sebanyak 26 kasus pelanggaran tindak pidana ketenagakerjaan telah dilakukan
proses penyidikan. Dari jumlah tersebut, 24 kasus merupakan penyidikan tindak pidana ringan.
Adapun, salah satu kendala dalam pengawasan ketenagakerjaan saat ini adalah tidak
sebandingnya jumlah Pengawas Ketenagakerjaan dengan jumlah obyek pengawasan. Hingga
triwulan IV tahun 2020, jumlah Pengawas Ketenagakerjaan seluruh Indonesia sebanyak 1.686
orang.

Sementara jumlah perusahaan hingga tahun 2021 berdasarkan Wajib Lapor Ketenagakerjaan
Perusahaan (WLKP) Online telah mencapai 343 ribu perusahaan, dengan jumlah tenaga kerja
yang tercatat mencapai 9,4 juta orang.
"Perbandingan antara jumlah pengawas dan perusahaan ini tentunya merupakan tantangan
tersendiri. Sementara itu, hasil pengawasan ketenagakerjaan selama 2 tahun terakhir
menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus, " katanya.

136