Page 129 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 129
Mengapa Pencairan BLT BPJS Ketenagakerjaan Belum 100 Persen? Menaker Ida menjelaskan,
secara keseluruhan termin, penyaluran bantuan subsidi/upah belum mencapai 100 persen. Hal
ini disebabkan adanya sejumlah data rekening penerima yang bermasalah, sehingga
penyalurannya terhambat, terutama pada termin pertama.
"Jika dilihat dari realisasi tersebut memang belum mencapai 100 persen. Pada termin pertama,
berdasarkan laporan Bank Penyalur, terdapat sejumlah data rekening yang bermasalah dan tidak
dapat ditransfer sehingga mengakibatkan retur. Atas adanya rekening retur tersebut, kami
kembalikan kepada BPJS Ketenagakerjaan untuk diperbaiki kembali," jelas dia.
Setelah itu, kata Menaker Ida, BPJS Ketenagakerjaan memiliki mekanisme sendiri terkait
perbaikan data rekening penerima yang bermasalah. Apabila data tersebut telah direvisi, maka
Bank Penyalur akan kembali menyalurkan bantuan subsidi gaji/upah.
Kata Ida, sebelum melanjutkan penyaluran pada termin kedua yang telah berlangsung sejak
pertengahan November 2020, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memberikan rekomendasi
kepada Kemnaker dan BPJS Ketenagakerjaan untuk memadankan data penerima dengan dibantu
oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan.
Selain pemadanan dengan data pajak tadi, pihaknya juga melakukan monitoring serta evaluasi
untuk memastikan agar penyaluran tepat sasaran.
"Berdasarkan rekomendasi KPK, kami bersama BPJS Ketenagakerjaan berkoodinasi dengan
Ditjen Pajak untuk melakukan pemadanan data. Upaya ini dilakukan semata-mata untuk
meyakinkan agar BSU ini tepat sasaran," katanya.
"Alhamdulillah setelah pemadanan dilakukan, termin kedua dapat terus dilanjutkan yang
prosesnya masih berlangsung hingga saat ini. Mohon bersabar karena jangka waktu penyaluran
hingga akhir Desember," lanjut Menaker.
Untuk memastikan program berjalan dengan transparan dan akuntabel, Kemnaker telah
meminta pendampingan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawasan Keuangan
dan Pembangunan (BPKP), serta KPK.
"Kami diaudit oleh BPK dan BPKP, kami dimonitor oleh KPK. Kami pastikan tidak ada dana yang
mengendap di Kemnaker. Kalaupun masih ada dana retur seluruhnya harus dikembalikan ke Kas
Negara," tegas dia.
128
