Page 152 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 152
Dirjen Binapenta dan PKK Kemnaker Suhartono meminta seluruh Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk tetap menjaga penerapan protokol kesehatan yang ketat
pada setiap tahapan proses penempatan PMI. Hal ini sejalan dengan Keputusan Menteri
Ketenagakerjaan Nomor 294Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia Pada Masa Adaptasi Kebiasaan Baru.
Suhartono menyampaikan penempatan PMI Untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)
dapat dilakukan ke semua negara tujuan penempatan dan otoritas setempat, dengan syarat
yang memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing, dengan menyesuaikan penerapan protokol
kesehatan yang ditetapkan oleh negara tujuan penempatan dan otoritas setempat.
"Hal ini di lakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara penempatan. Untuk perusahaan yang akan melakukan
penempatan PMI UKPS juga harus mendapatkan izin dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan bidang ketenagakerjaan."jelas Suhartono melalui keterangan tertulis, Minggu(10/1).
Kemnaker juga menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1
/PK.02.03/1/2021 mengenai Proses Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan
Taiwan.
Suhartono menjelaskan untuk sementara Pemerintah Indonesia akan menutup penempatan PMI
ke Jepang dan Taiwan. Sebab, Pemerintah Jepang danTaiwan menutup penempatan PMI yang
akan ditempatkan ke negara itu.
Meski demikian, Suhartono menambahkan bagi CPMI yang telah terdaftar dalam SISKO-BP2MI
tetap diproses penempatannya terbatas sampai dengan PMI tersebut mendapatkan E- KTKLN.
Sebagai informasi, terdapat beberapa daftar negara tujuan penempatan serta sektordan skema
penempatan yangdisebut dalam aturan terbaru Kemnaker, di antaranya Hungaria. Hongkong.
Irak, Arab Saudi, Korea Selatan. Maladewa, Nigeria, Uni Emirat Arab (UEA),Qatar dan
lainnya.(dtc)
151
