Page 155 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021

UMP sendiri dipakai sebagai patokan untuk menentukan upah minum kabupaten/kota atau UMK.
Ini sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 226 Tahun 2000
Jika bupati atau wali kota belum mengusulkan UMK kepada gubernur untuk disahkan hingga
tenggat hari terakhir, maka upah minimum yang berlaku di kabupaten/kota tersebut harus
mengacu pada UMP yang ditetapkan gubernur.

Sebagai informasi, pemerintah pusat lewat Kementerian Ketenagakerjaan sebenarnya sudah
mengimbau agar upah minimum 2021 tidak mengalami kenaikan atau tetap sama dengan 2020.

Keputusan itu dilatarbelakangi Covid-19 yang memukul ekonomi dan berdampak pada
kemampuan perusahaan memenuhi hak pekerja, termasuk upah.

Langkah itu diambil untuk memberikan perlindungan dan kelangsungan bekerja bagi pekerja
serta menjaga kelangsungan usaha, dengan melakukan penyesuaian terhadap penetapan UMP
pada situasi pemulihan ekonomi di tengah pandemi.

Namun, keputusan final akhirnya berada di tangan masing-masing kepala daerah, baik UMP
maupun UMK.

Beberapa kepala daerah memutuskan untuk tidak mengikuti surat edaran Menteri
Ketenagakerjaan dan tetap menaikkan upah minimum 2021 (UMP 2021).

Berikut daftar 10 daerah dengan UMP 2021 tertinggi di Indonesia sebagaimana dirangkum dari
data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), Senin (11/1/2021).
Dari daftar tersebut, pengecualian DKI Jakarta, daftar teratas UMP tertinggi seluruhnya berada
di luar Pulau Jawa. Jakarta pada tahun 2021 ditetapkan sebagai provinsi dengan upah buruh
termahal di Indonesia.

Sementara jika berdasarkan UMK 2021 di tingkat Kabupaten/Kota, upah buruh termahal di
Indonesia ditempati oleh Kabupaten Karawang dengan besaran upah minimum 2021 sebesar Rp
4.798.312.

Posisi UMK tertinggi 2021 berikutnya ditempati oleh Kabupaten Bekasi dengan upah minimum
sebesar Rp 4.791.843,90.

Tiga daerah dengan UMK tertinggi selanjutnya ditempati oleh kabupaten/kota di Jabodetabek
yakni berturut-turut Kota Bekasi Rp 4.782.935, DKI Jakarta Rp 4.416.186, dan Kota Depok Rp
4.339.514.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengatakan, berdasarkan survei yang
dilakukan kepada para pelaku usaha di Indonesia, hasilnya menunjukkan mayoritas responden
merasa nilai upah minimum yang ditetapkan tidak sepadan dengan produktivitas yang dihasilkan
oleh pekerja.

Pasalnya, produktivitas pekerja Indonesia saat ini dianggap masih rendah karena kurangnya skill
yang memadai. Menurut data ILO, tingkat pertumbuhan output tahunan pekerja Indonesia masih
rendah bahkan di bawah rata-rata negara dengan penghasilan menengah bawah.

"Tingkat produktivitas pekerja kita juga di bawah negara pesaing kita seperti Vietnam," kata Ida
melalui webinar Kompas Talk beberapa waktu lalu.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa pada bulan Agustus 2020 ada sekitar 138
juta angkatan kerja, yang terdiri dari 128 juta penduduk yang bekerja dan 9,7 juta penganggur
dengan tingkat pengangguran terbuka (TPT) mencapai 7,07 persen.

154