Page 160 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 160

Judul               RPP Soal PKWT, Outsourcing dan PHK Dirilis, Didukung Pengusaha,
                                    Diprotes Pekerja
                Nama Media          kontan.co.id
                Newstrend           Omnibus Law
                Halaman/URL         https://insight.kontan.co.id/news/rpp-soal-pkwt-outsourcing-dan-phk-
                                    dirilis-didukung-pengusaha-diprotes-pekerja
                Jurnalis            vendy yhulia susanto
                Tanggal             2021-01-11 08:15:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Dirjen PHI & Jamsos
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Narasumber

              null - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Kalau rugi atau force
              majeur wajar diberi keringanan pesangon

              neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) Harusnya ada
              kepastian, 2 tahun berturut turut itu karena memang tak mampu lagi atau alasan lain. Ini harus
              diperjelas,
              neutral - Timboel Siregar (Sekjen Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia (OPSI)) Harusnya ada
              kepastian, 2 tahun berturut turut itu karena memang tak mampu lagi atau alasan lain. Ini harus
              diperjelas,

              null - Bob Azzam (Ketua Komite Tetap Ketenagakerjaan Kadin Indonesia) Kalau rugi atau force
              majeur wajar diberi keringanan pesangon



              Ringkasan

              Pemerintah  mulai  melakukan  sosialisasi  sejumlah  aturan  turunan  atas  Undang-Undang  No
              11/2020 tentang Cipta Kerja.

              Salah  satu  yang  ditunggu  adalah  Rancangan  Peraturan  Pemerintah  (RPP)  sektor
              ketenagakerjaan, khususnya tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), Alih Daya, Waktu
              Kerja dan Waktu Istirahat, Serta Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

              Kepala Bagian Hukum dan Kerjasama Luar Negeri Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker)
              Agatha Widianawati mengatakan, rancangan beleid ini sudah dibahas di tingkat tripartit yakni:
              Pemerintah, perwakilan pengusaha, dan serikat pekerja.






                                                           159
   155   156   157   158   159   160   161   162