Page 158 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021

CATAT! JEPANG DAN TAIWAN TOLAK TKI, INI NEGARA YANG DIPERBOLEHKAN

Pemerintah menetapkan 17 negara sebagai negara tujuan tertentu penempatan pekerja migran
Indonesia (PMI) pada masa adaptasi kebiasaan baru. Sementara dua negara, yakni Jepang dan
Taiwan, untuk sementara menutup penempatan PMI lantaran pemerintah Jepang dan Otoritas
Taiwan menutup penempatan PMI di kedua negara Asia itu.

Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja (Binapenta dan
PKK) Kemnaker Suhartono meminta kepada seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran
Indonesia (P3MI) untuk tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan
proses penempatan PMI sesuai dengan Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 294 Tahun
2020 tentang Pelaksanaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Pada Masa Adatasi Kebiasaan
Baru.

Kementerian Ketenagakerjaan menerbitkan perubahan Keputusan Direktur Jenderal (Kepdirjen)
Nomor 3/100/PK.02.02/I/2021 ditetapkan di Jakarta pada 7 Januari 2021 tersebut menetapkan
17 negara tujuan penempatan PMI beserta sektor dan skema penempatannya. Kemnaker juga
menerbitkan Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/1/PK.02.03/I/2021 Proses
Penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan Taiwan tertanggal 7 Januari 2021.

Dirjen mengatakan penempatan Pekerja Migran Indonesia (PMI) ke Jepang dan Taiwan untuk
sementara tidak dilakukan lantaran pemerintah Jepang dan Otoritas Taiwan menutup
penempatan PMI di kedua negara itu. Namun, kata Dirjen, bagi CPMI yang telah terdaftar dalam
SISKO-BP2MI dapat tetap diproses penempatannya terbatas sampai dengan Pekerja Migran
Indonesia tersebut mendapatkan E-KTKLN.

Tata Kelola Penempatan Pekerja Migran Indonesia Terus Dibenahi "Sekali lagi pemerintah
meminta kepada seluruh Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia (P3MI) untuk tetap
menerapkan protokol kesehatan secara ketat di setiap tahapan proses penempatan PMI, demi
perlindungan dan kesehatan serta keselamatan para PMI di luar negeri," kata Dirjen Suhartono.

Dirjen Suhartono mengatakan, penempatan PMI untuk Kepentingan Perusahaan Sendiri (UKPS)
dapat dilakukan ke semua negara tujuan penempatan dan otoritas setempat yang
memperbolehkan masuknya tenaga kerja asing dengan menerapkan protokol kesehatan sesuai
aturan negara tujuan penempatan dan otoritas setempat.

"Hal ini dilakukan untuk memastikan adanya pelindungan dan jaminan kesehatan bagi para PMI
yang bekerja di negara-negara penempatan. Untuk perusahaan yang akan melakukan
penempatan PMI UKPS juga harus mendapatkan izin dari kementerian yang menyelenggarakan
urusan bidang ketenagakerjaan," kata Dirjen Suhartono Berikut daftar negara-negara tujuan
penempatan beserta sektor dan skema penempatannya: 1. Hungaria dengan sektor pekerjaan
industri permesinan atau mesin pendingin pada pemberi kerja berbadan hukum. Skema
penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI 2.Hong Kong dengan sektor PMI yang bekerja
pada pemberi kerja perseorangan. Skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to
P).

3. Irak dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum, kecuali sektor rumah tangga.
Sementara skema penempatan oleh Perusahaan Penempatan PMI (P to P) dan PMI
Perseorangan.

4. Kerajaan Arab Saudi dengan semua sektor pada pemberi kerja berbadan hukum. Sementara
skema penempatan oleh Badan Pelindungan PMI (G to G dan G to P); Penempatan oleh
Perusahaan Penempatan PMI (P to P); dan PMI Perseorangan.

157