Page 53 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021

KEMNAKER KAWAL KEBIJAKAN WORK FROM HOME 75 PERSEN DI JAWA DAN BALI

Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) siap menjalankan kebijakan pemerintah yang
membatasi kegiatan masyarakat mulai 11-25 Januari 2021. Pembatasan kegiatan ini
diberlakukan di beberapa daerah Pulau Jawa dan Bali.

"Guna memastikan penerapan protokol kesehatan di perusahaan dan tempat usaha, kita kawal
kebijakan untuk membatasi kegiatan di tempat kerja melalui work from home 75 persen dengan
melakukan protokol kesehatan secara ketat," kata Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah dalam
keterangan pers Biro Humas Kemnaker di Jakarta, Senin (11/1/2021).

Menaker Ida Fauziyah mengatakan selama ini Kemnaker terus melakukan upaya pencegahan
dan pemutusan pandemi Covid-19 terutama di lingkungan kerja. Pemberlakuan protokol
kesehatan yang ketat harus dilakukan agar kelangsungan usaha/industri harus tetap berjalan
dan pekerja dipastikan aman bekerja.

"Sejak awal pandemi saya dan jajaran telah mengeluarkan pedoman kepada seluruh perusahaan
bagaimana pelaksanaan kerja dalam situasi Covid ini," kata Menaker.

Pedomam itu diantaranya dimulai dari menentukan unit-unit kerja terpenting dan vital yang
harus tetap berjalan. Juga mengurangi jumlah pekerja yang masuk, mengatur shift, menata
ulang lay out ruang kerja, hingga penerapan K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja) di tiap-tiap
perusahaan. Instrument pengaduan juga telah dibangun, yaitu melalui Posko K3 Covid di
Sisnaker.

Menurut Menaker, tantangan kita selanjutnya adalah, dalam jangka waktu yang relatif panjang,
orang cenderung abai dan bosan menjalankan protokol kesehatan.

"Maka Kemnaker dan jajarannya tidak boleh bosan-bosan mengingatkan dan mengawasi
pelaksanaan regulasi yang kami susun," katanya.

Pemerintah akan memperketat pembatasan operasional lima sektor. Hal ini seiring dengan
penerapan pembatasan kegiatan masyarakat ( PPKM ) yang dimulai hari ini, 11 Januari 2021
hingga 25 Januari 2021.

Salah satu sektor yang dibatasi yaitu kapasitas ruang kerja perkantoran, di mana pada masa
pemberlakuan PPKM, ruang kantor hanya boleh diisi maksimal 25 persen.

"Membatasi Work From Office (WFO). WFO hanya menjadi 25 persen dan Work From Home
(WFH) menjadi 75 persen," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga menjabat
sebagai Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN)
Airlangga Hartarto beberapa waktu lalu.

Namun demikian, Airlangga menyatakan tidak semua wilayah di Provinsi Jawa dan Bali yang
menerapkan pembatasan kegiatan masyarakat. Adapun kebijakan pembatasan ini mulai berlaku
11-25 Januari 2021.

"Daerahnya sudah ditentukan, berbasis pada kota dan kabupaten. Bukan keseluruhan Provinsi
Jawa ataupun Bali," kata dia.

52