Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021
P. 51
Salah satu cerminan turunnya kualitas demokrasi adalah dengan disahkannya Undang-Undang
(UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
"Apa yang terjadi di 2020 sebenarnya mengonfirmasi apa yang telah diperkirakan sebelumnya,
termasuk dalam bidang HAM," ujar Herlambang dalam peluncuran buku "Nestapa Demokrasi di
Masa Pandemi: Refleksi 2020, Outlook 2021" yang digelar LP3S, Senin (11/1/2021).
Akan tetapi, sebut Herlambang, dalam bayangan Jokowi bahwa peningkatan ekonomi dilakukan
dengan mendorong investasi.
Hal ini pun secara tidak langsung mengulang peristiwa sekitar 2003-2004, di mana pemerintah
melegislasi fleksibilitas pasar tenaga kerja melalui UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan maupun UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan
Industrial.
Disahkannya UU Cipta Kerja pun menandakan terdapat upaya pemerintah menekan hak-hak
buruh.
Karena itu, tidak mengherankan jika sasaran utama UU Cipta Kerja adalah buruh yang nantinya
akan merasakan dampak paling besar di samping juga mempunyai konsekuensi terhadap
eksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) dan lingkungan.
"Itu potret hak asasi manusia yang dijadikan landasan di dalam kebijakan, terutama ketika
disahkan peraturan perundang-undangan," terang Herlambang.
Rendahnya demokratisasi dalam pembuatan UU Cipta Kerja juga menjadi penanda bahwa situasi
saat ini tengah memasuki era otoritarian.
Di mana pembuatan suatu aturan tidak dibarengi dengan transparansi serta mempunyai niatan
kuat untuk meliberalkan pasar bebas.
Melalui praktik ini, penguasa memperlihatkan kecongkakannya dalam proses pembentukan
hukum yang diadaptasi atas kepentingan kuasa politik.
"Mengesahkannya menjadi legislasi kemudian menerjemahkannya ke dalam peraturan
perundang-undangan yang nanti secara optik akan melahirkan ketimpangan, akan melahirkan
ketidakadilan," tegas dia.
50
