Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 12 JANUARI 2021

Dikonfirmasi, Direktur Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus
Jogaswitani hanya dapat mengatakan saat ini RPP tentang pengupahan dan JKP masih dibahas
secara intensif. Ia enggan berkomentar terkait target untuk mengunggah empat RPP turunan
klaster Ketenagakerjaan ke situs resmi UU Ciptaker.

BURUH SEBUT RPP JAMINAN KEHILANGAN PEKERJAAN BELUM DIBAHAS

Rancangan Peraturan Pemerintah ( RPP ) klaster ketenagakerjaan Undang-Undang Cipta Kerja (
UU Ciptaker ) tak kunjung dibuka ke publik. Salah satu penyebabnya adalah pembahasan belum
rampung, seperti pada RPP Jaminan Kehilangan Pekerjaan ( JKP ).

Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI)
pimpinan Yoris Raweyaizl, Bibit Gunawan, menyebut RPP JKP sama sekali belum dibahas dan
dibuka drafnya oleh pemerintah.

"Cuma jaminan kehilangan pekerjaan yang belum. Belum ada pembahasan sama sekali. Draf-
nya juga belum ada," ucapnya kepada CNNIndonesia.com, Senin (11/1).

Sementara, tiga rpp lainnya telah rampung dibahas yaitu RPP tentang pengupahan; penggunaan
tenaga kerja asing; serta tentang perjanjian kerja waktu tertentu (PKWT), alih daya, waktu kerja
dan waktu istirahat, serta pemutusan hubungan kerja.
Menurut pria yang ikut dalam pembahasan rancangan aturan itu, tiga aturan yang telah rampung
dibahas harusnya telah diunggah di portal resmi UU Ciptaker yakni uu-ciptakerja.go.id. Namun,
ia menilai masih ada beberapa hal yang perlu disinkronisasi oleh pemerintah.

Terutama, kata dia, dalam RPP tentang Pengupahan yang mengubah formula penetapan upah
minimum mulai tahun ini. Misalnya, terkait pertumbuhan ekonomi dan inflasi yang jadi salah satu
indikator penentu besaran upah.

"Paling banyak materi itu aspek pengupahan. Aturannya panjang karena akan menjadi revisi PP
nomor 78/2015. Pembahasan sudah selesai, kalau clear apa belum kelihatannya perlu e xercise,
misalnya instrumen pendukung seperti BPS atau jaringan di daerah punya kemampuan data
yang memadai atau tidak kalau itu berlaku," imbuhnya.

Dikonfirmasi, Direktur Pengupahan, Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan
Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus
Jogaswitani hanya dapat mengatakan saat ini RPP tentang pengupahan dan JKP masih dibahas
secara intensif.

Ia enggan berkomentar terkait target untuk mengunggah empat RPP turunan klaster
Ketenagakerjaan ke situs resmi UU Ciptaker.

"Ini sekarang kami masih pembahasan yang terkait pengupahan. Soal pengupahan dan JKP
masih intens dibahas," ujarnya singkat.

Sebelumnya Ketua Tim Serap Aspirasi atas peraturan turunan UU Cipta Kerja Franky Sibarani
mengatakan hingga saat ini publik masih kesulitan memberikan masukan atas RPP turunan UU
Ciptaker karena belum semuanya diunggah ke situs UU Cipta Kerja.

"Kami harapkan dari 28 itu kami terus mendapatkan masukan dan kami sudah mendapatkan
komitmen dari pemerintah untuk kekurangannya akan diunggah, katakanlah akhir bulan ini dan
bertahap minggu depan," ucap Franky akhir Desember lalu. (hrf/sfr).

59