Page 104 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

"Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum
hari raya keagamaan tahun 2021 kepada pekerja atau buruh, berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan," kata Ida. Hasil kesepakatan itu harus dilaporkan kepada
Dinas Ketenagakerjaan setempat. Ida memastikan kesepakatan antara perusahaan dan buruh
itu tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 2021.

Selain itu, untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan, kepala
daerah diminta menegakkan aturan sesuai kewenangan. Para kepala daerah juga diminta
membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021 dan melaporkan data pelaksanaan THR 2021
serta tindak lanjutnya kepada Kemenaker.

"Kami mohon kerja sama para kepala daerah untuk memastikan perusahaan membayar THR
keagamaan kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan
mewajibkan pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog dengan
pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan," kata dia.

Dia mengingatkan ada sanksi bagi perusahaan bila terlambat atau bahkan tidak membayar THR.
Pengusaha yang terlambat membayar THR bisa dikenai denda 5% persen dari total THR yang
harus dibayar. Pengusaha yang tidak membayar THR dalam waktu yang ditentukan juga dapat
dikenakan sanksi administrasi sesuai ketentuan pemerintah.

Sanksi tersebut dapat berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagian atau seluruh alat produksi, serta pembekuan kegiatan usaha. Pengenaan
denda dan sanksi tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha tetap membayar THR
kepada pekerja .

Kemenaker mencatat 410 aduan terkait THR Lebaran pada 2020. Dari jumlah tersebut, 307
perusahaan di antaranya sudah menyelesaikan pembayaran. Ida mengatakan masih ada 103
perusahaan yang sedang menjalani pemeriksaan, pengawasan, dan pemanggilan dari Dinas
Ketenagakerjaan di daerah masing-masing.

Sementara itu, kalangan serikat pekerja memberikan tanggapan beragam. Organisasi Pekerja
Seluruh Indonesia (OPSI) menilai SE ini menimbulkan ketidakpastian dan tidak masuk logika
berfikir yang normal.

Menurut Sekretaris Jenderal OPSI, Timboel Siregar, kesepakatan tertulis pengusaha dan pekerja
yang memuat waktu pembayaran THR membingungkan dan sulit dilaksanakan. Ini karena ada
syarat THR paling lambat dibayarkan sebelum hari raya keagamaan 2021 bagi perusahaan yang
tidak mampu.

"Saya menilai pengusaha yang tidak mampu karena terdampak Covid-19 dipaksa membayarkan
THR paling lambat H-1 sebelum hari raya. Ini sangat membingungkan dan sangat sulit
dilaksanakan oleh perusahaan," ujar Timboel dalam siaran pers, Senin. Menurutnya, ketentuan
tersebut tidak membuka ruang perusahaan yang tidak mampu untuk mencicil karena waktu yang
disediakan sangat pendek.
Kewajiban pembayaran H-l bagi perusahaan yang terdampak Covid-19, kata dia, akan menjadi
masalah bagi buruh. Sebab, bila hingga H-l Lebaran THR tidak juga dibayarkan oleh perusahaan,
praktis tidak banyak hal yang bisa dilakukan lantaran manajemen dan pekerja sudah libur.

Di sisi lain, ada perusahaan yang sudah melakukan PHK. Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo)
Karanganyar mengakui sulit untuk mengantisipasi terjadinya PHK sebelum Ramadan dan
Lebaran di Karanganyar. Hal ini lantaran sebagian besar perusahaan masih belum pulih
keuangannya akibat dampak dari pandemi Covid-19. Ketua Apindo Karanganyar, Edy Darmawan,
mengakui sudah ada PHK di Karanganyar sebelum Ramadan.

103