Page 103 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 103
Judul Celah Aturan THR
Nama Media Solo Post
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg1&4
Jurnalis Candra Mantovani
Tanggal 2021-04-13 07:51:07
Ukuran 429x356mmk
Warna Warna
AD Value Rp 156.156.000
News Value Rp 1.561.560.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran (SE) yang
mewajibkan perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) tepat waktu. Namun, masih ada
celah bagi perusahaan yang ingin menghindari kewajiban. SE ini memberikan dispensasi bagi
pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19 untuk menunda pembayaran THR sampai sehari
sebelum hari raya. Selain itu, ada fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum
Ramadan atau Lebaran.
CELAH ATURAN THR
JAKARTA-Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan surat edaran (SE) yang
mewajibkan perusahaan membayar tunjangan hari raya (THR) tepat waktu. Namun, masih ada
celah bagi perusahaan yang ingin menghindari kewajiban. SE ini memberikan dispensasi bagi
pengusaha yang terdampak pandemi Covid-19 untuk menunda pembayaran THR sampai sehari
sebelum hari raya. Selain itu, ada fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) sebelum
Ramadan atau Lebaran.
"Saya perlu sampaikan beberapa hal. THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah
yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari
sebelum hari raya keagamaan tersebut tiba," kata Menaker Ida dalam konferensi pers virtual
Keinenterian Ketenagakerjaan (Kemenaker), Senin (12/4/2021).
Hal itu tertuang dalam SE Menaker No. M/6/HK.04/1V/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 Bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan. Menaker
meminta para kepala daerah memastikan perusahaan membayarkan THR kepada pekerja sesuai
peraturan perundang-undangan, yakni paling lambat tujuh hari sebelum hari raya.
Untuk perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR
sesuai waktu yang ditentukan, Menaker membuat aturan baru. Dia mewajibkan pengusaha
berdialog untuk mencari kesepakatan dengan pekerja . SE tersebut juga menyebut kesepakatan
itu harus dibuat secara tertulis. Pembayaran THR juga hanya bisa ditunda sehari sebelum
Lebaran.
102
