Page 99 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul Ida Fauziah Wajibkan Pembayaran THR H-7 Idul Fitri
Nama Media Rakyat Maluku
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg8
Jurnalis RMOL
Tanggal 2021-04-13 08:14:31
Ukuran 117x228mmk
Warna Hitam/Putih
AD Value Rp 9.652.500

News Value Rp 28.957.500
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Ringkasan
Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan untuk pekerja dan atau buruh yang merayakan Hari
raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini harus dibayarkan tujuh hari sebelum hari H (H-7) perayaan.
Aturan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor:
M/6/HK.04/IV/2021 yang ditandatangani Menaker Ida Fauziah pada 12 April 2021.

IDA FAUZIAH WAJIBKAN PEMBAYARAN THR H-7 IDUL FITRI

Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan untuk pekerja dan atau buruh yang merayakan Hari
raya Idul Fitri 1442 Hijriah tahun ini harus dibayarkan tujuh hari sebelum hari H (H-7) perayaan.

Aturan tersebut diatur dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan nomor:
M/6/HK.04/IV/2021 yang ditandatangani Menaker Ida Fauziah pada 12 April 2021.

Dalam jumpa pers siang ini, Ida Fauziah mengatakan bahwa pemerintah telah memberikan
dukungan kepada para pengusaha untuk bisa bertahan di masa pan-demi Covid-19 selama
setahun belakangan.

Sehingga dalam momentum lebaran puasa tahun ini, pengusaha yang sudah mendapat efek
bantuan pemerintah dan sekaligus perkembangan geliat ekonomi masyarakat yang sudah mulai
perlahan pulih, harus bisa membayarkan THR secara penuh kepada pekerja dan atau buruhnya.

'Atas dasar itu saya sampaikan, THR Keagamaan merupakan pendanaan non upah yang wajib
dibayarkan pengusaha kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari sebelum hari raya
tiba," ujar Ida Fauziah dalam jumpa pers di Kantor Ke-menaker, Jakarta Pusat, Senin (12/4).

"Untuk itu diperlukan komitmen untuk membayar THR secara penuh dan tepat waktu kepada
pekerja atau buruh," sambungnya.
Dalam hal ini, mantan Anggota DPR dari Fraksi PKB tersebut turut meminta dukungan dari
seluruh kepala daerah agar bisa mengawasi jalannya realisasi pembayaran THR oeh perusahaan-
perusahaan di daerah.

98