Page 95 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 95
Judul THR 2021 Wajib Dibayar Penuh, Buruh Minta Kemenaker Tegas
Nama Media kompas.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://money.kompas.com/read/2021/04/13/083300126/thr-2021-
wajib-dibayar-penuh-buruh-minta-kemenaker-tegas
Jurnalis Kiki Safitri
Tanggal 2021-04-13 08:33:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi sikap
pemerintah yang menegaskan bahwa THR 2021 wajib dibayarkan H-7 sebelum hari raya dan
tidak dicicil.
THR 2021 WAJIB DIBAYAR PENUH, BURUH MINTA KEMENAKER TEGAS
JAKARTA - Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengapresiasi sikap
pemerintah yang menegaskan bahwa THR 2021 wajib dibayarkan H-7 sebelum hari raya dan
tidak dicicil. Namun, Said meminta Kemnaker untuk bersikap tegas dalam penegakkan aturan
sebagaimana isi surat edaran Menaker.
"Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
tahun berjalan. Karena faktanya, banyak perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020,"
kata Said dalam siaran pers, Senin (12/4/2021).
Dalam surat edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HK.04/VI/2021 tentang Pelaksanaan
Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan.
Isi surat edaran Menaker memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak Covid-
19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit dengan
serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja .
Dalam perundingan itu, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib membuktikan
ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan internal perusahaan
yang transparan selama dua tahun terakhir.
Namun demikian, ketidakmampuan perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak
membayar THR. Bagi pengusaha yang tidak mampu, paling lambat H-1 sebelum hari raya harus
sudah menyelesaikan pembayaran THR.
KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan pro aktif
melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR 2021
94
