Page 98 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 98
"Isi surat edaran Menaker juga memuat kemudahan bagi perusahaan yang masih terdampak
Covid-19. Di mana nilai THR dan sistem pembayarannya harus dirundingkan secara bipartit
dengan serikat pekerja dan/atau perwakilan buruh jika di perusahan tidak ada serikat pekerja
," tegas Presiden KSPI Said Iqbal, dalam keterangan tertulisnya, Senin (12/4).
Dalam perundingan itu, lanjut Said Iqbal, perusahaan yang terdampak Covid-19 wajib
membuktikan ketidakmampuannya kepada buruh, dengan berdasarkan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan. Namun demikian, tegas Said Iqbal, ketidakmampuan
perusahaan tidak boleh menjadi alasan untuk tidak membayar THR.
"Bagi pengusaha yang tidak mempu, paling lambat H-1 sebelum hari raya harus sudah
menyelesaikan pembayaran THR," ungkapnya.
Karena itu, sambung Said Iqbal, KSPI dan buruh Indonesia meminta Kemnaker untuk bersikap
tegas dalam penegakkan aturan sebagaimana isi surat edaran Menaker. Karena faktanya, banyak
perusahaan yang belum melunasi THR tahun 2020.
"Jangan ada lagi perusahaan yang membayar THR dicicil dan tidak lunas hingga akhir Desember
tahun berjalan," tegas Said Iqbal.
Selain itu, KSPI juga mendesak Menaker untuk meningkatkan peran posko THR-nya dengan pro
aktif melalui Dinas Tenaga Kerja di daerah memeriksa apakah pengusaha sudah membayar THR
2021 atau belum. Shingga surat edaran Menaker tersebut memiliki dampak low inforcement,
tidak hanya rule of the game saja.
"THR akan meningkatkan daya beli dan akhirnya meningkatkan konsumsi. Bahkan diperkirakan
akan terjadi ekonomi perburuhan dari uang THR yang berputar, yakni 230 T atau 10 persen dari
APBN. Sungguh besar nilainya," tutup Said Iqbal.
97
