Page 111 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 111
Berikut ini ada sejumlah ketentuan mengenai pemberian THR tersebut.
1. Penerima THR Berdasarkan beleid-beleid di atas THR keagamaan diberikan kepada pekerja
atau buruh yang telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.
Tunjangan itu juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.
2. Besaran THR Besaran THR untuk para pekerja , berdasarkan beleid tersebut, berbeda-beda
untuk sejumlah klasifikasi pekerja . Misalnya, pekerja yang memiliki masa kerja 12 bulan secara
terus menerus atau lebih mendapat sebesar satu bulan upah.
Adapun pekerja yang telah memiliki masa kerja satu bulan secara terus menerus tetapi kurang
dari 12 bulan, THR dibayarkan secara proporsional dengan perhitungan masa kerja dibagi 12
dikali satu bulan upah.
Sementara itu, untuk pekerja berdasarkan perjanjian kerja harian, upah satu bulan dihitung
dengan dua cara. Bagi pekerja yang telah memiliki masa kerja 12 bulan atau lebih, upah satu
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima dalam 12 bulan terakhir sebelum hari
raya.
Sedangkan, bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan,
upah satu bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima setiap bulan selama masa
kerja.
3. Waktu pembayaran THR Surat edaran menteri tersebut menyatakan bahwa tunjangan
tersebut wajib dibayarkan paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan.
4. Keringanan bagi perusahaan terdampak Covid-19 Untuk perusahaan yang masih terdampak
pandemi Covid-19 dan tidak mampu memberikan THR sesuai waktu yang ditentukan, Ida
Fauziyah mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog
dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan.
Dialog tersebut mesti dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik dengan kesepakatan
itu harus dibuat secara tertulis. "Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat
paling lambat dibayar sebelum hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang
berdasarkan laporkan keuangan internal perusahaan yang transparan," kata Ida.
Hasil kesepakatan itu sendiri harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-
masing. Ida memastikan bahwa kesepakatan antara perusahaan dan buruh itu tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 2021.
5. Kepastian hukum THR 2021 Untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi
timbulnya keluhan maka para kepala daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai
kewenangan dengan memperhatikan rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas
ketenagakerjaan.
Para kepala daerah juga diminta untuk membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021 dan
melaporkan data pelaksanaan THR 2021 serta tindak lanjutnya kepada Kemenaker.
Kemenaker juga telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum
pelaksanaan THR 2021. (CAESAR AKBAR | ANTARA)
110
