Page 114 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 114

Judul               Pengusaha Kena Denda dan Sanksi Jika Tak Bayar THR
                Nama Media          batampos.co.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://batampos.co.id/2021/04/13/pengusaha-kena-denda-dan-
                                    sanksi-jika-tak-bayar-thr/
                Jurnalis            redaksi
                Tanggal             2021-04-13 07:23:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah mengingatkan para pengusaha tentang denda
              dan  sanksi  yang  dikenakan  jika  tidak  melakukan  kewajiban  membayar  tunjangan  hari  raya
              kepada karyawannya.



              PENGUSAHA KENA DENDA DAN SANKSI JIKA TAK BAYAR THR

              batampos.co.id  -  Menteri  Ketenagakerjaan  (Menaker)  Ida  Fauziyah  mengingatkan  para
              pengusaha tentang denda dan sanksi yang dikenakan jika tidak melakukan kewajiban membayar
              tunjangan hari raya kepada karyawannya.

              "Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum hari
              raya keagamaan pekerja  atau buruh yang bersangkutan," kata dia dalam konferensi pers virtual
              Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) yang dipantau dari Jakarta pada Senin (12/4), seperti
              dikutip dari Antara.

              Kewajiban pembayaran THR 2021 itu juga diperjelas dengan diterbitkannya Surat Edaran Nomor
              M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun
              2021 bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan yang keluar pada 12 April 2021 dan ditujukan kepada
              para gubernur di seluruh Indonesia.

              Dalam  edaran  itu,  ia  menyatakan  pembayaran  THR  harus  sesuai  dengan  ketentuan
              perundangan-undangan,  yaitu  Peraturan  Pemerintah  Nomor  36  Tahun  2021  tentang
              Pengupahan  dan  Peraturan  Menaker  Nomor  6  Tahun  2016  tentang  Tunjangan  Hari  Raya
              Keagamaan bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan.

              Bagi  perusahaan  yang  terdampak  Covid-19  dan  tidak  mampu  memberikan  THR  2021  sesuai
              dengan waktu yang telah ditentukan, dalam edaran tersebut mewajibkan pengusaha melakukan
              dialog dengan pekerja  untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan
              dan dengan itikad baik dan berdasarkan laporan keuangan internal.




                                                           113
   109   110   111   112   113   114   115   116   117   118   119