Page 118 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 118
Lalu, kecelakaan yang terjadi pada saat waktu kerja dan waktu istirahat kerja karena melakukan
hal-hal penting dan/atau mendesak atas seizin atau sepengetahuan pemberi kerja, meninggal
dunia mendadak akibat kerja, dan sebagainya.
Apabila terjadi kondisi tersebut, maka pemberi kerja wajib melaporkan setiap kecelakaan kerja
atau Penyakit Akibat Kerja (PAK) yang menimpa pekerja nya pada BPJS Ketenagakerjaan dan
Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat.
Laporan tersebut disampaikan dalam jangka waktu paling lama 2 x 24 jam sejak terjadinya
kecelakaan kerja atau sejak didiagnosa PAK.
"Laporan sebagaimana dimaksud merupakan laporan tahap I dan dibuat dengan menggunakan
formulir kecelakaan kerja tahap I sebagaimana diatur dalam Peraturan BPJS Ketenagakerjaan,"
bunyi aturan itu, dikutip Selasa (13/4).
Selanjutnya, BPJS Ketenagakerjaan melakukan pemeriksaan dan membuat kesimpulan
mengenai kecelakaan kerja atau PAK yang dilaporkan pemberi kerja. Waktunya, paling lama 30
hari sejak laporan tahap I diterima.
Kesimpulan BPJS Ketenagakerjaan mengenai kecelakaan kerja atau PAK diberitahukan kepada
Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan setempat, paling lama tanggal 15 bulan
berikutnya.
"Jika hasil kesimpulan sebagaimana dimaksud merupakan kecelakaan kerja atau PAK, BPJS
Ketenagakerjaan memberikan manfaat pelayanan kesehatan JKK di fasilitas kesehatan yang
bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan," bunyi aturan itu.
Namun, apabila hasil kesimpulan bukan merupakan kecelakaan kerja atau bukan PAK maka BPJS
Ketenagakerjaan memberitahukan kepada Dinas Provinsi atau unit pengawasan ketenagakerjaan
setempat, paling lama satu hari kerja sejak kesimpulan dibuat.
Sementara itu, Pasal 22 mengatur pelaporan dan penetapan pemberian JKM bagi PPU alias
pekerja . Aturan itu menyatakan pemberi kerja atau ahli waris PPU melaporkan dan mengajukan
permohonan manfaat JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan dengan melampirkan dokumen.
Meliputi, kartu peserta BPJS Ketenagakerjaan, KTP atau kartu identitas lainnya dari ahli waris,
kartu keluarga, surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang, dan surat keterangan
ahli waris dari pejabat yang berwenang.
Selanjutnya, setelah menerima laporan dan pengajuan manfaat JKM, BPJS Ketenagakerjaan
melakukan verifikasi terhadap dokumen pengajuan manfaat JKM.
"Apabila permohonan pengajuan manfaat JKM dan dokumen telah diterima secara lengkap dan
benar, BPJS Ketenagakerjaan membayarkan manfaat JKM kepada ahli waris PPU paling lama
tiga hari kerja sejak diterimanya permohonan pengajuan manfaat JKM," bunyi ketentuan itu.
Apabila hasil pemeriksaan merupakan kasus kematian, BPJS Ketenagakerjaan membayar
manfaat JKM kepada ahli waris PPU paling lama tiga hari kerja sejak selesainya pemeriksaan.
(wel/sfr).
117
