Page 116 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 116
Judul Kemenaker Minta THR Dibayar Penuh dan Tepat Waktu, Begini Respon
Pengusaha
Nama Media kompas.tv
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://www.kompas.tv/article/163934/kemenaker-minta-thr-dibayar-
penuh-dan-tepat-waktu-begini-respon-pengusaha
Jurnalis redaksi
Tanggal 2021-04-13 07:21:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif
Ringkasan
Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan dan meminta setiap perusahaan bisa
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya secara penuh tanpa dicicil dan
sesuai waktu yang ditetapkan.
KEMENAKER MINTA THR DIBAYAR PENUH DAN TEPAT WAKTU, BEGINI RESPON
PENGUSAHA
JAKARTA, - Kementerian Tenaga Kerja telah menetapkan dan meminta setiap perusahaan bisa
membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR) kepada karyawannya secara penuh tanpa dicicil dan
sesuai waktu yang ditetapkan.
Perusahaan diminta membayarkan THR paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan
termasuk idul fitri. Pembayaran THR secara utuh diberikan karena selama ini pemerintah telah
memberi dukungan kepada perusahaan untuk mengatasi dampak Covid-19.
Namun bagi yang usahanya belum pulih pemerintah mempersilahkan perusahaan untuk
bernegosiasi dengan pekerja nnya dengan tetap berpedoman bahwa pembayaran THR diberikan
sebelum hari raya. Disisi lain pengusaha mengkhawatirkan surat edaran Menteri Tenaga Kerja
soal ketentuan pembayaran THR ini memunculkan perdebatan saat pembahasan bipartit antara
perusahaan dan pekerja .
Pengusaha juga menekankan hingga saat ini masih ada sejumlah bidang usaha yang kondisinya
secara finansial masih terpuruk akibat pandemi Covid-19. Sejumlah buruh hari ini menggelar aksi
unjuk rasa di depan Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta. Salah satu tuntutan mereka yakni
meminta pengusaha membayarkan THR secara penuh kepada para pekerja jelang hari raya Idul
Fitri tahun ini.
Agar pembayaran THR di tahun 2021 ini berjalan lancar, Kemenaker telah membentuk satuan
tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan pelaksanaan pembayaran THR.
Satgas ini juga diminta agar segera dibentuk oleh semua pemerintah daerah.
115
