Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 213
Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga meminta perusahaan swasta untuk dapat
memberikan kompensasi THR menjelang Hari Raya Idulfltri 1442 H.
"Semua swasta kami minta untuk bisa memenuhi [THR] karena masyarakat kita masih banyak
yang bekerja di kawasan industri dan sebagainya," katanya.
Sementara itu, Kepala Disnakertrans Provinsi Jawa Tengah Sakina Rosellasari mengaakan
pemprov sedang menyiapkan aturan turunan terkait SE dari Menaker soal kewajiban
pembayaran THR 2021.
Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja
terkait aturan pembayaran THR. Adapun, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Hansmigrasi Jawa
Barat Taufik Garsadi mengatakan meski SE belum turun namun sesuai aturan sebelumnya THR
harus dilaksanakan. Namun Taufik memastikan jika pengusaha tidak mampu membayar THR
harus menyertakan bukti-bukti yang jelas.
"Kalau memang tidak mampu harus dibuktikan dengan neraca keuangan karena memang banyak
perusahaan sudah tidak bisa apa-apa, banyak juga perusahaan yang sudah tidak bisa produksi,"
katanya.
Hal serupa dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tlansmigrasi NTB yang akan menindaklanjuti
SE tersebut dengan membentuk tim khusus.
"Kami akan bentuk tim khusus, yang akan memantau, mengawasi kebijakan THR dari Menteri
apakah dilaksanakan atau tidak," ujar Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB
Wismaningsih Drajadiah. Disnakertrans memastikan fungsi pemerintah NTB sebagai salah satu
bagian dari tripartit yang menjembatani pekerja dan perusahaan akan berjalan jika diperlukan.
Sementara Pemkot Malang segera menggelar rakor Tripartit untuk membahas pelaksanaan
pemberian THR 2021 bagi pekerja mengacu arahan dari Kemenaker. "Kami juga akan
membentuk Tim Monitoring Pelaksanaan THR 2021,"ujar Kepala Dinas Ketenagakerjaan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Erik Setyo Santoso.
TIDAK SANGGUP
Dalam perkembangan lain, lebih dari separuh pelaku industri ritel Bali menyatakan mampu untuk
membayarkan THR kepada karyawan secara penuh. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
(Aprindo) Provinsi Bali Anak Agung Ngurah Agung Agra Putra mengatakan melalui langkah-
langkah efisiensi yang dilakukan oleh pelaku usaha di sektor ritel, THR tahun ini mampu
dibayarkan penuh.
Adapun efisiensi tersebut dilakukan pada berbagai bidang yang mampu mengurangi beban
operasional mulai dari pengurangan jam atau hari kerja dari Sumber Daya Manusia (SDM),
efisiensi penggunaan listrik dan air, hingga efektivitas pengadaan barang dagangan maupun
marketing.
"Jadi kami di sektor ritel siap menjalankan imbauan pemerintah, meski tidak bisa dipungkiri
sektor ritel juga terdampak akibat pandemi ini. Dengan penurunan sales terjadi hingga 40%---
50%," katanya.
Menurut Agra, dalam kondisi pandemi pembayaran THR masih menyesuaikan kondisi
perusahaan masing-masing. Jika ada kebijakan dari perusahaan tentunya sudah dilakukan
pembicaraan dan kesepakatan dengan karyawan.
Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha
Ardhana Sukawati mengatakan pembayaran THR oleh industri pariwisata masih berat karena
212