Page 213 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 213

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria juga meminta perusahaan swasta untuk dapat
              memberikan kompensasi THR menjelang Hari Raya Idulfltri 1442 H.
              "Semua swasta kami minta untuk bisa memenuhi [THR] karena masyarakat kita masih banyak
              yang bekerja di kawasan industri dan sebagainya," katanya.

              Sementara  itu,  Kepala  Disnakertrans  Provinsi  Jawa  Tengah  Sakina  Rosellasari  mengaakan
              pemprov  sedang  menyiapkan  aturan  turunan  terkait  SE  dari  Menaker  soal  kewajiban
              pembayaran THR 2021.

              Pemerintah Provinsi Jawa Barat masih menunggu surat edaran dari Kementerian Tenaga Kerja
              terkait  aturan pembayaran  THR.  Adapun,  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja dan  Hansmigrasi  Jawa
              Barat Taufik Garsadi mengatakan meski SE belum turun namun sesuai aturan sebelumnya THR
              harus dilaksanakan. Namun Taufik memastikan jika pengusaha tidak mampu membayar THR
              harus menyertakan bukti-bukti yang jelas.

              "Kalau memang tidak mampu harus dibuktikan dengan neraca keuangan karena memang banyak
              perusahaan sudah tidak bisa apa-apa, banyak juga perusahaan yang sudah tidak bisa produksi,"
              katanya.

              Hal serupa dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Tlansmigrasi NTB yang akan menindaklanjuti
              SE tersebut dengan membentuk tim khusus.

              "Kami akan bentuk tim khusus, yang akan memantau, mengawasi kebijakan THR dari Menteri
              apakah  dilaksanakan  atau  tidak,"  ujar  Kepala  Dinas  Tenaga  Kerja  dan  Transmigrasi  NTB
              Wismaningsih Drajadiah. Disnakertrans memastikan fungsi pemerintah NTB sebagai salah satu
              bagian dari tripartit yang menjembatani pekerja dan perusahaan akan berjalan jika diperlukan.

              Sementara  Pemkot  Malang  segera  menggelar  rakor  Tripartit  untuk  membahas  pelaksanaan
              pemberian  THR  2021  bagi  pekerja  mengacu  arahan  dari  Kemenaker.  "Kami  juga  akan
              membentuk  Tim  Monitoring  Pelaksanaan  THR  2021,"ujar  Kepala  Dinas  Ketenagakerjaan
              Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Malang Erik Setyo Santoso.

              TIDAK SANGGUP

              Dalam perkembangan lain, lebih dari separuh pelaku industri ritel Bali menyatakan mampu untuk
              membayarkan THR kepada karyawan secara penuh. Ketua Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
              (Aprindo)  Provinsi  Bali  Anak  Agung  Ngurah  Agung  Agra  Putra  mengatakan  melalui  langkah-
              langkah  efisiensi  yang  dilakukan  oleh  pelaku  usaha  di  sektor  ritel,  THR  tahun  ini  mampu
              dibayarkan penuh.

              Adapun  efisiensi  tersebut  dilakukan  pada  berbagai  bidang  yang  mampu  mengurangi  beban
              operasional  mulai  dari  pengurangan  jam  atau  hari  kerja  dari  Sumber  Daya  Manusia  (SDM),
              efisiensi penggunaan listrik dan air, hingga efektivitas pengadaan barang dagangan maupun
              marketing.

              "Jadi  kami  di  sektor  ritel  siap  menjalankan  imbauan  pemerintah,  meski  tidak  bisa dipungkiri
              sektor ritel juga terdampak akibat pandemi ini. Dengan penurunan sales terjadi hingga 40%---
              50%," katanya.

              Menurut  Agra,  dalam  kondisi  pandemi  pembayaran  THR  masih  menyesuaikan  kondisi
              perusahaan  masing-masing.  Jika  ada  kebijakan  dari  perusahaan  tentunya  sudah  dilakukan
              pembicaraan dan kesepakatan dengan karyawan.

              Sementara itu, Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha
              Ardhana Sukawati mengatakan pembayaran THR oleh industri pariwisata masih berat karena

                                                           212
   208   209   210   211   212   213   214   215   216   217   218