Page 212 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

menyesuaikan kondisi perusahaan masing-masing. Jika ada kebijakan dari perusahaan tentunya
sudah dilakukan pembicaraan dan kesepakatan dengan karyawan. Sementara itu, Ketua
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati
mengatakan pembayaran THR oleh industri pariwisata masih berat karena setahun terakhir
pelaku pariwisata berada dalam kondisi yang tidak ada pemasukan. Sedangkan, beban untuk
membayar gaji bulanan karyawan disiasati dengan melakukan unpaid leave. Kalau di Bali
khususnya di industri jasa pariwisata, saya kira pemahaman antara pengusaha maupun pekerja
sudah terjalin dengan baik

Ringkasan

Kementerian Ketenagakerjaan meminta kepada para kepala daerah memastikan perusahaan
membayar Tunjangan Hari Raya 2021 kepada pekerja sesuai peraturan perundang-undangan.
Sejumlah daerah telah menyiapkan langkah agar pekerja menerima tunjangan keagamaan
tersebut.

PEMDA FASILITASI PEKERJA DAPAT THR

Bisnis, JAKARTA --- Kementerian Ketenagakerjaan meminta kepada para kepala daerah
memastikan perusahaan membayar Tunjangan Hari Raya 2021 kepada pekerja sesuai peraturan
perundang-undangan. Sejumlah daerah telah menyiapkan langkah agar pekerja menerima
tunjangan keagamaan tersebut.

Pemerintah mewajibkan perusahaan-per-usahaan di Tanah Air untuk membayarkan tunjangan
hari raya (THR) 2021 secara penuh kepada pekerja paling lambat 7 hari sebelum hari H dengan
opsi penyesuaian bagi yang tidak mampu melalui perundingan secara bipartit.

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bagi perusahaan yang melakukan
perundingan secara bipartit, pemerintah memberikan waktu hingga H-l sebelum Lebaran untuk
melakukan pembayaran dan memberikan sebelumnya laporan terkait kepada pemerintalh.

"Meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan kemampuan untuk membayar THR
keagamaan 2021 secara tepat waktu kepada pekerja berdasarkan laporan keuangan perusahaan
yang transparan," ujar Ida dalam konferensi pers virtual, Senin (12/4).
Dalam kebijakan yang dituangkan dalam SE No. M6/HK.04/ IV/2021 tentang pelaksanaan
pemberian THR, pemerintah daerah diminta memastikan kesepakatan pembayaran THR tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha dalam membayarkan kewajiban. Hasil kesepakatan bipartit
tersebut harus dilaporkan kepada pemerintah paling lambat 7 hari sebelum Lebaran, tennasuk
laporan keuangan 2 tahun terakhir.

Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa mengatakan sudah menugaskan Kepala Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Jatim untuk bersinergi dengan Serikat Pekerja (SP) dalam
pengawasan pelaksanaan pembayaran THR dan melaporkan hasil pengawasannya.

"THR ini sudah diatur dalam Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh perusahaan/
industri," katanya, Senin (12/4).

Dia meminta agar seluruh perusahaan di Jatim tidak lepas tangan terhadap kewajiban THR
kepada para buruh dan karyawan bahkan untuk pekerja yang dirumahkan atau bahkan dalam
proses PHK masih berhak mendapatkan THR.

211