Page 211 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul PEMDA FASILITASI PEKERJA DAPAT THR
Nama Media Bisnis Indonesia
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL Pg6
Jurnalis Akhirul Anwar
Tanggal 2021-04-13 04:04:00
Ukuran 305x294mmk
Warna Warna
AD Value Rp 266.875.000

News Value Rp 800.625.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber
positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Meminta kepada perusahaan agar dapat
membuktikan kemampuan untuk membayar THR keagamaan 2021 secara tepat waktu kepada
pekerja berdasarkan laporan keuangan perusahaan yang transparan

positive - Khofifah Indar Parawansa (Gubernur Jawa Timur) THR ini sudah diatur dalam
Permenaker No. 6/2016 dan harus dipatuhi seluruh perusahaan/ industri

neutral - Ahmad Riza Patria (Wakil Gubernur DKI Jakarta) Semua swasta kami minta untuk bisa
memenuhi [THR] karena masyarakat kita masih banyak yang bekerja di kawasan industri dan
sebagainya

negative - Taufik Garsadi (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Jawa
Barat) Kalau memang tidak mampu harus dibuktikan dengan neraca keuangan karena memang
banyak perusahaan sudah tidak bisa apa-apa, banyak juga perusahaan yang sudah tidak bisa
produksi

neutral - Wismaningsih Drajadiah (Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi NTB) Kami akan
bentuk tim khusus, yang akan memantau, mengawasi kebijakan THR dari Menteri apakah
dilaksanakan atau tidak

positive - Erik Setyo Santoso (Kepala Disnaker PMPTSP Kota Malang) Kami juga akan membentuk
Tim Monitoring Pelaksanaan THR 2021

neutral - Agung Ngurah Agung Agra Putra (Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
(Aprindo) Bali Anak) katanya. Menurut Agra, dalam kondisi pandemi pembayaran THR masih
menyesuaikan kondisi perusahaan masing-masing. Jika ada kebijakan dari perusahaan tentunya
sudah dilakukan pembicaraan dan kesepakatan dengan karyawan. Sementara itu, Ketua
Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bali Tjokorda Oka Artha Ardhana Sukawati
mengatakan pembayaran THR oleh industri pariwisata masih berat karena setahun terakhir
pelaku pariwisata berada dalam kondisi yang tidak ada pemasukan. Sedangkan, beban untuk
membayar gaji bulanan karyawan disiasati dengan melakukan unpaid leave.

neutral - Agung Ngurah Agung Agra Putra (Ketua DPD Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia
(Aprindo) Bali Anak) katanya. Menurut Agra, dalam kondisi pandemi pembayaran THR masih

210