Page 229 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 229
Pemerintah melalui Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) memutuskan bahwa tunjangan
hari raya (THR) 2021 wajib diberikan kepada karyawan tanpa dicicil. Pemprov DKI Jakarta akan
menindaklanjuti hal ini dengan memperketat pengawasan terhadap perusahaan di Ibu Kota.
"Kami secara otomatis juga akan melakukan pengawasan dan juga menerima aduan apabila ada
perusahaan yang tidak menaati ketentuan tersebut," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
Transmigrasi DKI Jakarta Andri Yansyah kepada wartawan, Senin (12/4/2021).
Andri menegaskan Pemprov DKI tetap mengacu pada keputusan pemerintah pusat yang
mewajibkan perusahaan membayar THR secara penuh kepada karyawan. Untuk itu, pihaknya
segera menerbitkan surat edaran (SE) yang mengatur teknis pelaksanaannya.
"Kita tetap mengacu pada aturan yang lebih di atasnya terkait dengan THR tidak boleh dicicil
secara otomatis kami juga akan melakukan pemberitahuan atau SE kepada perusahaan-
perusahaan sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat," jelasnya.
Kendati demikian, Andri tetap membuka laporan pengaduan untuk para pekerja ataupun
perusahaan. Nantinya, aduan ini bisa ditindaklanjuti melalui perundingan bipartit maupun
tripartit.
"Nanti akan kita arahkan untuk melakukan perundingan bipartit. Bisa juga nanti kita memfasilitasi
untuk perundingan tripartit, tetapi pada prinsipnya sesuai dengan keputusan dari pemerintah
pusat yang akan kita kuatkan bahwa THR tidak boleh dicicil, titik," jelasnya.
Dalam surat edaran dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja /Buruh, perusahaan wajib memberikan paling lama 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.
Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja /buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih. THR Keagamaan
juga diberikan kepada pekerja /buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha
berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.
228
