Page 231 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 231
survive saja dia sudah sulit, mau ngambil dari mana? Kita jangan berasumsi keadaan sudah
normal sehingga mengeluarkan kebijakan yang normal
Ringkasan
Pengusaha diwajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan sebelum
Lebaran dan tidak boleh dicicil. Pemberian paling lambat diberi kelonggaran hanya sampai H-1
Lebaran, itu pun harus dilakukan dialog terlebih dahulu bersama pekerja. Meski aturannya
begitu, pengusaha mengaku tidak semua perusahaan akan mampu membayar THR secara penuh
apalagi jika tidak dicicil. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang Ketenagakerjaan dan
Hubungan Industrial, Anton J Supit mengatakan sektor yang tidak mampu itu ada di bidang
pariwisata dan ritel.
DAFTAR PEKERJA AN YANG THR-NYA TERANCAM NGGAK DIBAYAR KONTAN
Pengusaha diwajibkan memberikan tunjangan hari raya (THR) kepada karyawan sebelum
Lebaran dan tidak boleh dicicil. Pemberian paling lambat diberi kelonggaran hanya sampai H-1
Lebaran, itu pun harus dilakukan dialog terlebih dahulu bersama pekerja.
Meski aturannya begitu, pengusaha mengaku tidak semua perusahaan akan mampu membayar
THR secara penuh apalagi jika tidak dicicil. Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial, Anton J Supit mengatakan sektor yang tidak mampu
itu ada di bidang pariwisata dan ritel.
"Bagi yang tidak mampu besar juga jumlahnya. Menurut saya yang memang berat sekarang
bagian pariwisata. Kita lihat sekarang juga terjadi shifting ritel juga tersedot dengan online," kata
Anton, Senin (12/4/2021).
Ketua Komite Advokasi Dewan Pengupahan Nasional (DPN) Asosiasi Pengusaha Indonesia
(Apindo), Darwoto menambahkan sektor yang kemungkinan tidak bisa membayar THR tepat
waktu adalah perhotelan dan transportasi penumpang.
"Perhotelan dan pariwisata, sektor angkutan penumpang dengan larangan mudik pasti tidak
mampu bayar (THR) tepat waktu," tuturnya.
Selain itu berdasarkan catatan detikcom , pengusaha tekstil sudah meminta agar THR dicicil.
Alasannya, pengusaha tekstil dan produk tekstil (TPT) masih tertekan pandemi COVID-19.
Berdasarkan riset Apindo pada Januari lalu, dari 600 pengusaha TPT sekitar 200 pengusaha
tercatat sudah tidak bisa mempertahankan bisnisnya.
Bukan cuma pengusaha tekstil, pengusaha restoran juga mengaku mengalami kesulitan
membayar THR. Bahkan, kemungkinan mereka tidak akan bisa membayar THR.
"Nah, yang bahaya kita nggak usah ngomong THR deh, sekarang saja kita sudah mikirin gimana
bayarin THR. Nggak mungkin bisa bayar THR kita. Jadi jangan mengharapkan lagi deh ada orang
ngomong harus wajib (bayar THR). Kalau mau bayarin sih nggak apa-apa," ujar Wakil Ketua
Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Bidang Restoran Emil Arifin saat
dihubungi detikcom , Jumat (9/4/2021).
Sementara itu, menurut Ketua Umum DPD HIPPI DKI Jakarta Sarman Simanjorang sektor
properti juga mengalami kesulitan membayar THR. Saat ini menurutnya, keuangan pengusaha
di sektor tersebut sangat tertekan.
230