Page 236 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 236
Perusahaan yang tidak memenuhi kewajiban akan dikenai sanksi administratif, mulai dari teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian/seluruh alat produksi,
sampai pembekuan kegiatan usaha.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap kali ini pemerintah
dapat lebih tegas dan aktif untuk menengahi dan menegakkan ketentuan surat edaran. Berkaca
dari pengalaman tahun lalu, masih ada sejumlah perusahaan yang sampai hari ini belum lunas
membayar THR pekerja nya.
Berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan, ada 410 laporan pengaduan pembayaran THR
Lebaran tahun 2020. Sebanyak 307 perusahaan sudah melunasi pembayaran. Sementara 103
perusahaan masih dalam proses pemeriksaan. Beberapa kasus akhirnya ditindaklanjuti lewat
mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Adapun data Serikat Pekerja Nasional (SPN), sampai Maret 2021 masih ada 1.478 pekerja di
wilayah Jabodetabek yang pembayaran THR-nya belum lunas. Ada perusahaan yang sudah
mencicil pembayaran THR sampai 75 persen, ada pula yang baru membayar 15 persen kewajiban
THR-nya.
Menurut Said, ketidakmampuan perusahaan jangan dijadikan alasan untuk tidak membayar THR.
Pengusaha yang tidak mampu dapat menyelesaikan pembayaran THR-nya paling lambat satu
hari sebelum Lebaran.
Peran posko THR di dinas ketenagakerjaan setempat harus lebih proaktif dalam memeriksa dan
menengahi kewajiban membayar THR. "Jangan sampai ada lagi perusahaan yang tidak lunas
membayar THR hingga melewati akhir tahun. Surat edaran Menaker tahun ini harus memiliki
dampak penegakan hukum yang tegas," ujarnya.
Mengemplang Kendati kebijakan tahun ini di atas kertas lebih berpihak kepada buruh
dibandingkan dengan tahun lalu, Sekretaris Jenderal Organisasi Pekerja Seluruh Indonesia
Timboel Siregar menilai, ketidakjelasan aturan dalam surat edaran bisa menciptakan
ketidakpastian bagi buruh, khususnya yang bekerja di perusahaan berskala kecil yang terdampak
Covid-19.
"Surat edaran ini tidak realistis dan akan sulit diterapkan oleh perusahaan yang tidak mampu.
Setelah membuktikan ketidakmampuannya, perusahaan hanya punya waktu enam hari untuk
mencari uang dan membayar THR. Yang dikhawatirkan, ujung-ujungnya pembayaran THR malah
dikemplang," kata Timboel.
Implikasinya, jika perusahaan memilih mengemplang THR, perselisihan akan berujung menjadi
sengketa hubungan industrial dan buruh tetap tidak mendapat THR sepeser pun. Menurut dia,
perlu ada jalan tengah bagi perusahaan terdampak untuk mencicil dengan persentase besaran
dan jangka waktu yang diatur detail agar setidaknya buruh tetap mendapat THR meski dicicil.
"Perusahaan bisa memilih untuk mengabaikan karena tidak ada uang, dan kalau diperselisihkan,
ujung-ujungnya THR tetap dibayar setelah sengketa selesai. Pada penerapannya, THR tetap
ditunda dan buruh yang dirugikan," ucapnya.
Sulit dipatuhi Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang
Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial Anton J Supit mengatakan, surat edaran tersebut
tidak bisa dipukul rata untuk semua perusahaan. Bagi perusahaan yang tidak mampu dan dapat
membuktikan ketidakmampuannya, perlu diberi dispensasi pembayaran THR.
Ia mengakui, kebijakan tahun lalu yang memberi kelonggaran bagi perusahaan untuk mencicil
atau menunda pembayaran THR kepada pekerja menghasilkan sejumlah pelanggaran (moral
235
