Page 235 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 235

Judul               Penegakan Hukum Terkait THR Harus Tegas
                Nama Media          kompas.id
                Newstrend           Aturan THR 2021
                Halaman/URL         https://www.kompas.id/baca/ekonomi/2021/04/13/penegakan-hukum-
                                    terkait-thr-harus-tegas/
                Jurnalis            Agnes Theodora
                Tanggal             2021-04-13 01:01:00
                Ukuran              0
                Warna               Warna
                AD Value            Rp 17.500.000
                News Value          Rp 52.500.000
                Kategori            Kementerian Ketenagakerjaan
                Layanan             Korporasi
                Sentimen            Positif



              Ringkasan

              Semua  perusahaan  wajib  membayar  THR  secara  utuh  dan  tepat  waktu.  Sementara  Kadin
              meminta perusahaan yang tidak mampu dan dapat membuktikan ketidakmampuannya itu perlu
              diberi dispensasi.



              PENEGAKAN HUKUM TERKAIT THR HARUS TEGAS

              JAKARTA, Tanpa pengawasan dan mediasi aktif pemerintah, kebijakan pembayaran tunjangan
              hari  raya  keagamaan  tahun  ini  dikhawatirkan  akan  sulit  ditegakkan.  Dialog  bipartit  antara
              perusahaan  yang  terdampak  pandemi  dan  pekerja  nya  bisa  berujung  kebuntuan  dan
              memunculkan sengketa hubungan industrial baru.

              Kebijakan pembayaran tunjangan hari raya (THR) Lebaran tahun ini tertuang dalam Surat Edaran
              Menteri  Ketenagakerjaan  Nomor  M/6/HK.04/IV/2021  tentang  Pelaksanaan  Pemberian  THR
              Keagamaan Tahun 2021 bagi Pekerja /Buruh di Perusahaan.

              Surat  edaran  yang  diteken  dan  diumumkan  pemerintah  pada  Senin  (12/4/2021)  itu
              mengharuskan semua perusahaan, baik terdampak maupun tidak, untuk membayar THR secara
              utuh dan tepat waktu sebelum hari raya Lebaran.
              Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, THR wajib dibayarkan paling lambat tujuh
              hari  sebelum  Lebaran.  Khusus  perusahaan  yang  terdampak  pandemi  harus  terlebih  dahulu
              membuktikan  ketidakmampuannya  dengan  membuka  laporan  keuangan  internal  secara
              transparan selama dua tahun terakhir ke pekerja /buruh dan melakukan dialog bipartit.

              Jika  terbukti  merugi,  perusahaan  terkait  harus  melaporkan  hasil  dialog  bipartitnya  ke  dinas
              ketenagakerjaan setempat, tujuh hari sebelum Lebaran. Namun, mereka tetap harus membayar
              THR secara penuh, tanpa dicicil atau ditunda. "Kelonggaran hanya diberikan sampai satu hari
              sebelum hari raya Idul Fitri," katanya dalam keterangan pers di Jakarta.






                                                           234
   230   231   232   233   234   235   236   237   238   239   240