Page 400 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 400
Surat Edaran itu dikeluarkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) tertanggal 12 April
2021. Dalam surat edaran itu, dijelaskan aturan, rumus cara menghitung pemberian THR dan
syarat pekerja yang berhak dapat THR.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pada 2021, THR wajib dibayarkan penuh
kepada pekerja dan buruh. Pada 2020, pengusaha diberi kelonggaran pemberian THR dengan
alasan kelangsungan usaha.
Menurut Ida, kini ekonomi sudah lebih membaik, maka THR wajib dibayar penuh.
"THR keagamaan adalah merupakan pendapatan non-upah yang wajib dibayarkan pengusaha,
kepada pekerja atau buruh paling lama tujuh hari sebelum Hari Raya keagamaan tersebut," kata
Ida dalam konferensi pers virtual, di YouTube Kemenaker RI, Senin (12/4/2021).
Pekerja lebih dari 12 bulan Dengan memanfaatkan momentum bulan Ramadhan 2021,
Kemenaker mewajibkan pengusaha untuk memberi THR penuh.
THR keagamaan diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu (kontrak).
Pekerja upah bulanan Bagi pekerja/buruh yang memiliki masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, maka THR diberikan sebesar 1 bulan upah. Pekerja upah harian THR juga
wajib diberikan kepada bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian
yang telah mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih.
THR upah 1 bulan pekerja harian dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima selama 12
bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan. Pekerja kurang dari 12 bulan Bagi pekerja/buruh
yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus, tetapi kurang dari 12 bulan,
THR diberikan secara proporsional.
Perhitungan THR 2021 bagi pekerja kurang dari 12 bulan, yaitu: masa kerja dibagi 12 x 1 bulan
upah Adapun upah 1 bulan pekerja harian, dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima
tiap bulan selama masa kerja.
Pengawasan bagi pengusaha Demi memantau kepatuhan pengusaha dalam memberikan THR,
Ida meminta bantuan kepada para kepala daerah.
"Kami mohon kerja sama kepada para kepala daerah, untuk memastikan perusahaan membayar
THR keagamaan kepada pekerja atau buruh," tutur Ida.
Jika ada pengusaha yang tidak mampu membayar THR karena dampak pandemi Covid-19, masih
diberi kesempatan dengan beberapa syarat.
"Agar melakukan dialog dengan para pekerja atau buruh, untuk mencapai kesepakatan yang
dilaksanakan secara kekeluargaan disertai itikad baik," ujar Ida.
Hasil kesepakatan antara pengusaha dan pekerja itu disampaikan secara tertulis, lalu dilaporkan
kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat. Ida menegaskan, hasil kesepakatan ini tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021.
Pembayaran bisa dilakukan bertahap, asal tetap memenuhi kewajiban jumlah yang dibayarkan.
"Diminta kepada kepala daerah untuk menegakkan hukum sesuai kewenangannya terhadap
pelanggaran pemberian THR," kata Ida. Ia juga mengatakan bahwa Kemenaker sudah
membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum untuk mengawasi
pelaksanaan pemberian THR 2021.
399
