Page 474 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 474
dalam rangka mempersiapkan kebutuhan hari raya," kata Diana kepada Kompas.com, Senin
(12/4/2021).
Dia juga mengimbau agar segala permasalahan terkait pembayaran THR diselesaikan melalui
perundingan bipartit, sehingga para karyawan dapat mengetahui kondisi perusahaan.
"Para pekerja harus diajak berunding untuk dapat mengetahui kondisi perusahaan," tutur Diana.
Sebelumnya diberitakan, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah melalui Surat Edaran Menteri
Ketenagakerjaan M/6/HK.04/IV/2021 mewajibkan para pengusaha untuk melakukan
pembayaran THR keagamaan tahun 2021 secara penuh, atau tanpa dicicil.
Ida mengatakan, hal ini mengingat sejak pandemi Covid-19 pemerintah telah memberikan
berbagai bentuk dukungan kepada pengusaha untuk mengatasi dampak Covid-19.
Kebijakan ini berbeda dengan tahun lalu. Pada 2020, Kemennaker menerbitkan SE Menaker
Nomor 6 tahun 2020 berupa kelonggaran bagi perusahaan yang tidak mampu membayar THR
keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun pertimbangannnya saat itu adalah kelangsungan usaha dan kebutuhan pekerja atau
buruh atas pemenuhan pembayaran THR.
Ida mengatakan, saat ini pemerintah melakukan banyak hal. Roda perekonomian sudah mulai
bergerak, kegiatan ekonomi nasional sudah mulai membaik kembali.
473
