Page 476 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Menteri Ida meminta kepada para kepala daerah untuk memastikan setiap perusahaan
membayar THR 2021 kepada pekerjanya sesuai peraturan perundang-undangan. Untuk
perusahaan yang masih terdampak pandemi COVID-19 dan tidak mampu memberikan THR
sesuai waktu yang ditentukan, Menaker mewajibkan dialog untuk mencari kesepakatan untuk
hal tersebut.

Dia juga mewajibkan bagi pengusaha yang tidak mampu membayar THR agar melakukan dialog
dengan pekerja atau buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan
disertai itikad baik dengan kesepakatan itu harus dibuat secara tertulis.

"Mengenai waktu pembayaran THR keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sebelum
hari raya keagamaan tahun 2021 pekerja atau buruh yang berdasarkan laporkan keuangan
internal perusahaan yang transparan," kata Menaker Ida.

Hasil kesepakatan itu sendiri harus dilaporkan kepada Dinas Ketenagakerjaan di daerah masing-
masing. Ida memastikan bahwa kesepakatan antara perusahaan dan buruh itu tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayarkan THR 2021.

Selain itu untuk memberikan kepastian hukum dan mengantisipasi timbulnya keluhan maka para
kepala daerah diminta untuk menegakkan hukum sesuai kewenangan dengan memperhatikan
rekomendasi hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Para kepala daerah juga diminta untuk membentuk pos komando pelaksanaan THR 2021 dan
melaporkan data pelaksanaan THR 2021 serta tindak lanjutnya kepada Kemnaker. Kemnaker
juga telah membentuk satuan tugas pelayanan konsultasi dan penegakan hukum pelaksanaan
THR 2021.

475