Page 481 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

MENAKER IDA TERBITKAN SURAT EDARAN, THR WAJIB DIBAYAR PALING LAMBAT
7 HARI SEBELUM HARI RAYA
Pemerintah mewajibkan para pengusaha, untuk membayarkan tunjangan hari raya (THR)
keagamaan, paling lambat tujuh hari sebelum hari raya keagamaan tersebut.

Penegasan itu disampaikan Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, dalam keterangan pers
secara virtual, Senin (12/4). Berkaitan dengan pemberian THR tersebut, Menteri Ida telah
menerbitkan Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021.

SE yang ditujukan kepada para gubernur tersebut, mengatur Pelaksanaan Pemberian Tunjangan
Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.

“Pemberian THR Keagamaan, merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha,
kepada pekerja atau buruh. Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja atau buruh, merupakan
upaya untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya, dalam merayakan hari raya
keagamaan. Secara khusus, dalam masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus
konsumsi masyarakat, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi,” kata Menaker Ida, seperti
dirilis Kemnaker.go.id, Senin (12/4).

Dalam surat edaran tersebut, Menaker Ida menyatakan bahwa SE pelaksanaan THR,
berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi
Pekerja/Buruh di Perusahaan.

Menaker Ida meminta perusahaan agar pembayaran THR Keagamaan, dilakukan paling lama 7
hari sebelum hari raya keagamaan.

“Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan,” jelas Menaker Ida.

Adapun dalam pelaksanannya, pembayaran THR Keagamaan diberikan kepada pekerja atau
buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.

THR Keagamaan juga diberikan kepada pekerja atau buruh yang mempunyai hubungan kerja
dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja atau buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara
terus menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.

Sementara bagi pekerja atau buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus
menerus, tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai perhitungan
masa kerja, dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Adapun bagi pekerja atau buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya keagamaan.

Adapun bagi pekerja, atau buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah
1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah, yang diterima tiap bulan selama masa kerja.
Selanjutnya, dalam SE juga dijelaskan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, Menaker Ida meminta Gubernur dan Bupati
atau Wali kota, agar memberikan solusi dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog

480