Page 479 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 479
agar memberikan solusi. Dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan
pekerja/buruh untuk mencapai kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan
itikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," kata Ida.
Dia mengatakan kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus
dipastikan tidak sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan
tahun 2021 kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
Ketenagakerjaan setempat," katanya.
Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan untuk
membayar THR Keagamaan tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan secara transparan.
Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat
dan daerah, Menaker Ida meminta Gubernur beserta Bupati/Wali kota untuk menegakkan hukum
sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Ia juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.
Soal THR tahun 2021 ini dibayar penuh sudah disuarakan sejumlah aktivitas serikat pekerja
termasuk di Sukabumi. Ketua DPC GSBI Kabupaten Sukabumi, Dadeng Nazarudin sejak beberapa
hari lalu menegaskan pernyataan sikap organisasi yang menolak pembayaran THR dicicil.
"Saya DADENG NAZARUDIN sebagai KETUA DPC GSBI Kab. Sukabumi atas nama seluruh
anggota GSBI se-Kab. Sukabumi menyatakan dengan tegas MENOLAK pembayaran Tunjangan
Hari Raya (THR) 2021 dibayar secara Di CICIL. Dan kami menuntut pembayaran THR paling
lambat 7 (tujuh) hari sebelum Hari Raya Keagamaan (lebaran)," tulis Dadeng dalam akun media
sosialnya, Minggu kemarin.
Hal yang sama juga diungkapkan oleh Ketua Serikat Pekerja PT Glostar Indonesia Cikembar
Sukabumi Hilman Nurmansyah. Hari ini Hilman dan kawan-kawan bahkan mendatangi Kantor
Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan tuntutan, salah satunya soal
THR 2021.
Ada sejumlah tuntutan yang dirilis kepada awak media, antara lain pencabutan dan meminta
dibatalkannya Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, khususnya klaster
ketenagakerjaan beserta peraturan perundang-undangan turunannya melalui resolusi dan labour
law reform yang mengandung job security, income security, dan social security. Kemudian
menolak tunjangan hari raya atau THR yang dicicil. Selanjutnya meminta diberlakukannya upah
sektoral di wilayah Indonesia, khususnya Kota dan Kabupaten Sukabumi.
478
