Page 519 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 519
Presiden KSPI Said Iqbal mengingatkan Ida agar sanksi yang tertuang dalam Surat Edaran (SE)
Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang THR Keagamaan Bagi Pekerja
atau Buruh di Perusahaan betul-betul ditegakkan dan tidak sekedar menjadi formalitas atau lip
service saja.
"Kami minta pengusaha mematuhi SE Menaker dan Menaker memberikan tindakan law
enforcement, tindakan menegakkan aturan bila ada pengusaha tidak mematuhi aturan dan
posko THR tidak hanya menjadi lip service," jelasnya lewat keterangan resmi, Senin (12/4).
Di kesempatan itu, ia juga meminta pengusaha untuk mematuhi SE terkait, yakni membayarkan
THR maksimal pada H-7 Lebaran. Sementara, untuk pengusaha yang mengaku tidak mampu
membayarkan THR, diharuskan menyertakan laporan keuangan selama dua tahun terakhir.
Dia juga mengapresiasi Ida dalam mengharuskan pengusaha membayarkan THR pada tahun ini,
tak seperti tahun lalu saat pengusaha diberi kelonggaran mencicil THR.
Said menilai THR penting dibayarkan kepada karyawan guna meningkatkan daya beli menjelang
Lebaran. Imbasnya, kata dia, ekonomi akan membaik dan berkontribusi pada pertumbuhan
ekonomi.
"Karena itu, kami meminta seluruh pengusaha untuk mematuhi SE Menaker tersebut," lanjut dia.
Adapun sanksi yang dimaksud adalah pengusaha yang terlambat memberikan THR kepada
pekerja akan dikenakan denda 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya
batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar.
Namun, denda ini tak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR kepada
pekerjanya.
"Batas waktu yang ditentukan paling lambat tujuh hari sebelum Hari Raya," ungkap Ida dalam
konferensi pers, Senin (12/4).
Sementara, pengusaha yang tak membayar THR akan dikenakan sanksi administratif berupa
teguran tertulis. Selain itu, pemerintah juga akan membatasi kegiatan usaha perusahaan
tersebut.
"Penghentian sementara sebagian atau seluruh alat produksi dan pembekuan kegiatan usaha,"
kata Ida.
Sebagai informasi, Ida mewajibkan seluruh pengusaha untuk membayar THR maksimal H-7 Hari
Raya Idul Fitri. Hal itu tertuang dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang
pelaksanaan Pemberian THR Tahun 2021 bagi pekerja atau buruh di perusahaan.
Namun, pemerintah memberikan kelonggaran kepada perusahaan yang tak mampu membayar
THR h-7 untuk melakukan dialog secara bipartit dengan pekerja. Hasil dialog itu harus dilaporkan
ke Dinas Ketenagakerjaan sebelum h-7 Hari Raya Idul Fitri.
Manajemen juga harus menyerahkan laporan keuangan dua tahun terakhir untuk membuktikan
bahwa keuangan perusahaan sedang tertekan. Nantinya, perusahaan itu diberikan waktu untuk
membayar THR maksimal h-1 Hari Raya Idul Fitri.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengingatkan pengusaha untuk memberikan THR kepada
pekerjanya pada lebaran tahun ini meskipun ekonomi masih tertekan virus corona. Pasalnya,
pemerintah sudah memberikan sederet stimulus kepada pengusaha swasta supaya bisa
menghadapi tekanan pandemi covid-19.
518
