Page 539 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 539
Hal tersebut disampaikan Bupati Majalengka Karna Sobahi disertai Sekda Majalengka Eman
Suherman serta Kepala Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja Sadili usai menerima aksi demo
dari SPN dan FSPMI di Pendopo, Senin 12 April 2021.
Sebelumnya Ketua SPN Suryana, menyampaikan 4 hal kepada Bupati Majalengka, pertama
meminta perusahaan untuk membayar THR penuh tanpa dicicil, karena berdasarkan informasi
yang diperoleh mereka ada perusahaan yang akan mencicil THR terhadap buruhnya.
Selain itu meminta Upam Minimum Kabupaten di Tahun 2021, dinaikan sebab upah yang saat
ini berjalan sebesar Rp2.009.000 per bulan sudah dianggap tidak layak untuk memenuhi
kebutuhan hidup layak di Majalengka.
Buruh juga meminta Bupati untuk mendorong dugaan korupsi di BPJS diusut tuntas, karena
merugikan para buruh yang sudah membayar BPJB setiap bulan, serta meminta bupati untuk
turun menolak UU No 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
Bupati Majalengka Karna Sobahi mengungkapkan pihaknya akan menerbitkan surat untuk semua
pengusaha berisi pemenuhan tuntutan para buruh. Jika tidak membayar THR sesuai aturan maka
pihaknya akan memberikan sanksi sesuai aturan.
"Nanti akan dibuat surat oleh saya kepada pengusaha. Pengusaha yang tidak memenuhi
ketentuan hukum akan dikenakan sanksi. Sanksi yang diberikan entah sanksi sosial,
administratif, atau bisa saja bupati mencabut izinnya, itu tergantung kesalahan yang dilakukan
perusahaan," ungkap Bupati Karna.
Menurutnya, THR merupakan hadiah bagi para buruh menjelang hari raya Idul Fitri, makanya
menjadi keharusan pihak perusahaan membayar penuh THR kepada karyawannya, baik
karyawan kontrak ataupun tetap. Bupati juga menegaskan, pihaknya akan akan menindaklanjuti
apa yang disampaikan para buruh.
Bupati juga mengungkapkan bahwa Investasi ke Majalengka belakangan ini demikian tinggi,
namun upah yang ditetapkan oleh Dewan Pengupahan dinilai masih cukup rendah.
Harga kebutuhan pokok juga terus merangkak naik, hal ini dianggap tidak sesuai lagi dengan
upah kerja yang dibayarkan perusahaan keada buruh.
"Bereka mengkaji harga telur dan beras sudah naik di setiap daerah, tapi nyatanya UMR berbeda.
Makanya saya ingin mengkaji apa yang disampaikan mereka, dan bagaimana Dewan
Pengupahan menganalisa semua itu sehingga menetapkan upah minimum seperti yang diterma
buruh sekarang," kata Bupati Karna.
Sementara aksi demo dikawal ketat aparat kepolsian, pengamanan dilakukan secara terbuka dan
tertutup. Dibantu oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan. Asi demo bubar
setelah bertemu Bupati dan melakukan orasi di depan Pendopo.***.
538
