Page 541 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 541
"Untuk itu diperlukan komitmen para pengusaha untuk membayar THR secara penuh dan tepat
waktu," kata dia saat konferensi pers, Senin, 12 April 2021.
Aturan itu telah dimuat dalam Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021. SE ini terbitkan
ditegaskannya berdasarkan Lembaga Kerja Sama (LKS) Tripartit Nasional, tim kerja dewan
pengupahan nasional dan komunikasi dengan pengusaha dan serikat pekerja.
Ida menegaskan, batas waktu yang telah ditetapkan untuk membayar THR adalah 7 hari sebelum
hari raya keagamaan Idul Fitri berlangsung. Ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 Tahun 2021 dan Permenaker Nomor 6 tahun 2016.
Ida juga menekankan, pada 2020 pemerintah juga telah memberikan ruang dalam keuangan
perusahaan bahwa pembayaran THR kala itu diperbolehkan untuk bayar secara bertahap atau
dicicil. Selain itu, boleh ditetapkan berdasarkan dialog antara pengusaha dan pekerjanya.
"Pada 2020 Kemnaker telah memberi pelonggaran ke perusahaan yang tidak mampu membayar
THR keagamaan pada waktu yang ditentukan perundang-undangan," paparnya.
Saat itu Ida mengatakan karena perekonomian sangat tertekan akibat pandem Covid-19.
Namun, saat ini ditegaskannya perekonomian telah mulai membaik dan aktivitas masyarakat
sudah mulai bergerak.
"Awal tahun 2021 roda perekonomian sudah mulai bergerak serta kegiatan masyarakat juga
sudah mulai kembali berjalan meski secara terbatas menuju ke arah pemulihan," ucapnya.
540
