Page 546 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 546
PENGUSAHA BOLEH TELAT BAYAR THR, TAPI ADA SYARATNYA
JAKARTA, - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE)
Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Ida menjelaskan bahwa SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36
Tahun 2021 tentang Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016
tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Karena itu, ia meminta perusahaan agar waktu pembayaran THR Lebaran 2021 dilakukan paling
lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan.
"Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," ujarnya, dikutip dari keterangan resmi, Senin
(12/4/2021).
Meski begitu, pemerintah juga masih membuka peluang bagi pengusaha yang merasa keberatan
bayar THR tepat waktu. Artinya, dalam keadaan tertentu perusahaan boleh telat bayar THR
untuk para pekerja.
Dalam SE tersebut dijelaskan ketentuan bagi perusahaan yang masih terdampak pandemi Covid-
19 dan berakibat tidak mampu memberikan THR Idul Fitri tahun 2021 sesuai waktu yang
ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
Jika terjadi kondisi demikian, Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota agar memberikan solusi
dengan mewajibkan pengusaha melakukan dialog dengan pekerja/buruh untuk mencapai
kesepakatan yang dilaksanakan secara kekeluargaan dan dengan iktikad baik.
"Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan
dengan syarat paling lambat dibayar sampai sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021
pekerja/buruh yang bersangkutan," tegas Ida.
Kesepakatan mengenai waktu pembayaran THR keagamaan tersebut harus dipastikan tidak
sampai menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR keagamaan tahun 2021
kepada pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
"Perusahaan yang melakukan kesepakatan dengan pekerja atau buruh agar melaporkan hasil
kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang
ketenagakerjaan setempat," kata Ida.
Lebih lanjut, Ida juga meminta kepada perusahaan agar dapat membuktikan ketidakmampuan
untuk membayar THR Lebaran tahun 2021 sesuai waktu yang ditentukan berdasarkan laporan
keuangan internal perusahaan secara transparan.
Sementara itu, ia juga meminta gubernur beserta bupati/wali kota untuk menegakkan hukum
sesuai kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR tahun 2021 dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan.
Ini dilakukan dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat dan daerah.
Karenanya, Ida meminta gubernur dan bupati/wali kota untuk membentuk Pos Komando
Pelaksanaan Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap
memperhatikan prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
545
