Page 548 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul Pemerintah Akan Denda Perusahaan yang Telat Bayar THR 2021, Ini
Tanggapan KSPI
Nama Media kompas.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/UR https://megapolitan.kompas.com/read/2021/04/12/15223181/pemerintah
L -akan-denda-perusahaan-yang-telat-bayar-thr-2021-ini-tanggapan
Jurnalis Ira Gita Natalia Sembiring
Tanggal 2021-04-12 15:22:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

negative - Ramidi (Sekretaris Jenderal KSPI) Tunjukkan kepada kami para pekerja buruh kalau
warning itu akan efektif karena buktinya tahun 2020 mungkin ratusan perusahaan melanggar
ketentuan itu tapi enggak diapa-apain

neutral - Ramidi (Sekretaris Jenderal KSPI) Teman-teman buruh setiap Lebaran itu hanya THR
yang diandalkan, setiap tahun kami harapannya hanya THR, masak mau dicicil juga
negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Terkait denda, pengusaha yang terlambat
membayar THR keagamaan kepada pekerja atau buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total
THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban pengusaha untuk membayar

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Sanksi administratif tersebut berupa teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagaian atau seluruh alat
produksi, dan pembekuan kegiatan usaha

Ringkasan

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi memberikan tanggapan terkait
rencana pemerintah yang akan memberikan sanksi denda kepada perusahaan atau pengusaha
yang telat membayarkan tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh sesuai dengan aturan
yang berlaku. Ramidi menyebutkan, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan aturan yang
sama terkait sanksi pada 2020. Namun, dia menilai aturan itu tidak berjalan dengan semestinya.

PEMERINTAH AKAN DENDA PERUSAHAAN YANG TELAT BAYAR THR 2021, INI
TANGGAPAN KSPI

JAKARTA, - Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Ramidi memberikan tanggapan
terkait rencana pemerintah yang akan memberikan sanksi denda kepada perusahaan atau

547