Page 549 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 549
pengusaha yang telat membayarkan tunjangan hari raya (THR) 2021 secara penuh sesuai
dengan aturan yang berlaku.
Ramidi menyebutkan, sebelumnya pemerintah telah mengeluarkan aturan yang sama terkait
sanksi pada 2020. Namun, dia menilai aturan itu tidak berjalan dengan semestinya.
"Tunjukkan kepada kami para pekerja buruh kalau warning itu akan efektif karena buktinya
tahun 2020 mungkin ratusan perusahaan melanggar ketentuan itu tapi enggak diapa-apain,"
tutur Ramidi, Senin (12/4/2021).
Adapun Ramidi beserta puluhan buruh lainnya telah menggelar aksi demonstrasi di depan
Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, pada Senin siang.
Mereka mengungkapkan beberapa tuntutan, salah satunya menolak pembayaran THR dicicil.
"Teman-teman buruh setiap Lebaran itu hanya THR yang diandalkan, setiap tahun kami
harapannya hanya THR, masak mau dicicil juga," ucap Ramidi.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, pembayaran THR paling lambat 7 hari
sebelum hari raya keagamaan.
"Terkait denda, pengusaha yang terlambat membayar THR keagamaan kepada pekerja atau
buruh dikenai denda sebesar 5 persen dari total THR yang harus dibayar sejak berakhirnya batas
waktu kewajiban pengusaha untuk membayar," ujar Ida dalam konferensi pers secara virtual,
Senin.
"Sanksi administratif tersebut berupa teguran tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian
sementara sebagaian atau seluruh alat produksi, dan pembekuan kegiatan usaha," kata dia.
548
