Page 554 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

Judul Menaker: H-7 Lebaran, THR Harus Sudah Cair
Nama Media kumparan.com
Newstrend Aturan THR 2021
Halaman/URL https://kumparan.com/kumparanbisnis/menaker-h-7-lebaran-thr-harus-
sudah-cair-1vXRIRumb9y
Jurnalis kumparan
Tanggal 2021-04-12 15:10:00
Ukuran 0
Warna Warna
AD Value Rp 17.500.000
News Value Rp 52.500.000
Kategori Kementerian Ketenagakerjaan
Layanan Korporasi
Sentimen Positif

Narasumber

positive - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib
dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya keagamaan pekerja yang bersangkutan

negative - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Kesepakatan tersebut dibuat secara tertulis
dan memuat waktu pembayaran THR Keagamaan dengan syarat paling lambat dibayar sampai
sebelum Hari Raya Keagamaan tahun 2021 pekerja yang bersangkutan

neutral - Ida Fauziyah (Menteri Ketenagakerjaan) Perusahaan yang melakukan kesepakatan
dengan pekerja atau agar melaporkan hasil kesepakatan kepada dinas yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang Ketenagakerjaan setempat

Ringkasan

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor N6HK.04IV2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja di Perusahaan. Dalam
surat edaran tersebut salah satu poin yang diatur yaitu batas waktu pembayaran THR. SE
pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja di Perusahaan. Ida menyampaikan batas waktu pembayaran
THR yaitu H-7 sebelum lebaran.

MENAKER: H-7 LEBARAN, THR HARUS SUDAH CAIR

Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah menerbitkan Surat Edaran (SE) nomor N6HK.04IV2021
tentang Pelaksanaan Pemberian Keagamaan tahun 2021 Bagi Pekerja di Perusahaan. Dalam
surat edaran tersebut salah satu poin yang diatur yaitu batas waktu pembayaran THR.

SE pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan

553