Page 547 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021

"Kami juga meminta gubernur dan bupati/wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," tandasnya.

Sebelumnya, Surat Edaran (SE) Nomor M/6/HK.04/IV/2021 sudah diterbitkan Ida pada tanggal
12 April 2021 yang ditujukan kepada para gubernur di seluruh Indonesia.

"Pemberian THR keagamaan merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pengusaha
kepada pekerja/buruh," kata Ida.

"Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan. Secara khusus, dalam
masa pemulihan ekonomi ini, THR tentu dapat menstimulus konsumsi masyarakat yang
mendorong pertumbuhan ekonomi," sambungnya.

Adapun dalam pelaksanaannya, pembayaran THR 2021 diberikan kepada pekerja/buruh yang
telah mempunyai masa kerja satu bulan secara terus menerus atau lebih.

THR tahun 2021 juga diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan
pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu
tertentu.

Terkait jumlah besaran, bagi pekerja/buruh yang mempunyai masa kerja 12 bulan secara terus
menerus atau lebih, THR diberikan dengan ketentuan sebesar 1 bulan upah.
Sementara bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus,
tetapi kurang dari 12 bulan, THR diberikan secara proporsional sesuai dengan perhitungan masa
kerja dibagi 12 bulan kemudian dikali 1 bulan upah.

Sedangkan bagi pekerja/buruh yang bekerja berdasarkan perjanjian kerja harian yang telah
mempunyai masa kerja 12 bulan atau lebih, upah 1 bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah
yang diterima selama 12 bulan terakhir sebelum hari raya Idul Fitri.

Kemudian bagi pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja kurang dari 12 bulan, upah 1
bulan dihitung berdasarkan rata-rata upah yang diterima tiap bulan selama masa kerja.

546