Page 620 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 620
Kemnaker, melalui Dinas Ketenagakerjaan (Disnaker), pun sedang melakukan pemeriksaan
terhadap perusahaan-perusahaan tersebut agar segera menyelesaikan kewajibannya membayar
THR.
"Ada 103 perusahaan yang sedang dalam proses pengawasan dan pemanggilan dinas untuk
pelaksanaan nota pemeriksaan satu dan dua. Beberapa di antaranya terkait permasalahan
perselisihan hubungan industrial yang lagi berproses sesuai mekanisme di pembinaan hubungan
industrial," ucap Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, dalam konferensi pers secara
virtual, Senin (12/4).
Data Kemnaker menunjukkan, ada 410 pengaduan mengenai pembayaran THR Idul Fitri tahun
2020. Dari laporan tersebut, terdapat 307 perusahaan yang sudah selesai melakukan
pembayaran dan 103 perusahaan belum menyelesaikan kewajiban pembayaran THR.
Ida mengatakan, pada 2020, pihaknya telah memberikan kelonggaran bagi perusahaan yang
tidak mampu membayar THR keagamaan pada waktu yang ditentukan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Tujuannya agar dialog dilakukan antara pengusaha dan pekerja, atau buruh dengan
menyepakati pembayaran THR yang dilakukan secara bertahap. Hal ini sesuai dengan Surat
Edaran Menaker Nomor 6 Tahun 2020 dengan pertimbangan kelangsungan usaha dan
kebutuhan pekerja, atau buruh atas pemenuhan pembayaran THR.
Sejak tahun 2020, pemerintah telah melakukan sejumlah kebijakan untuk mendorong
perekonomian untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19.
"Roda perekonomian sudah mulai bergerak, kegiatan masyarakat dan kegiatan ekonomi
masyarakat juga sudah mulai membaik kembali. Meski secara terbatas, sudah menuju ke arah
pemulihan ekonomi dan kembali ke zona positif pertumbuhan ekonom nasional," ucapnya.
Denda THR 2021 Sementara itu, untuk pelaksanaan tahun 2021, bagi pengusaha yang terlambat
membayar THR kepada buruh dikenakan denda sebesar 5% dari total THR yang harus dibayar.
Pengenaan denda tidak mengurangi kewajiban pengusaha untuk tetap membayarkan THR
keagamaan.
Ida mengatakan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
disebutkan pengusaha yang tidak membayar THR dikenakan sanksi administratif berupa teguran
tertulis, pembatasan kegiatan usaha, penghentian sementara sebagian, atau seluruh alat
produksi, serta pembekuan kegiatan usaha.
"Pengenaan sanksi administratif tidak menghilangkan kewajiban pengusaha atas denda
keterlambatan membayar THR keagamaan sebagaimana diatur dalam peraturan," ucapnya.
Pelaksanaan THR berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.
Menaker pun meminta kepada perusahaan agar waktu pembayaran THR dilakukan paling lama
tujuh hari sebelum hari raya keagamaan. "Perusahaan harus memberikan THR paling lambat
tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri," ucap Ida.
Editor : Abdul Muslim (abdul_muslim@investor.co.id).
619
