Page 622 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 622

Unjukrasa  ini  mengusung  penolakan  soal  Undang-undang  Cipta  Kerja  dan  menuntut  agar
              Mahkamah Konstitusi menyatakan agar Undang-undang Cipta Kerja bertentangan dengan UUD
              1945.

              Selain itu, demonstran juga mendesak pemerintah agar bertindak tegas terhadap pengusaha,
              terutama soal pembayaran tunjangan hari raya atau THR.

              Perwakilan demonstrasi berorasi soal isu-isu terkait perburuhan.

              Setelah berorasi, sebagian dari massa beraudiensi dengan perwakilan Pemprov Jabar di Gedung
              Sate.

              Meski ada unjukrasa, lalu lintas di sekitar Gedung Sate tidak ditutup.

              Polri dan TNI turut berjaga mengamankan unjukrasa.

              Harus  dibayar  Menteri  Ketenagakerjaan,  Ida  Fauziyah,  telah  menerbitkan  Surat  Edaran  (SE)
              Nomor M/6/HK.04/IV/2021 tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan
              Tahun 2021 bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Surat  edaran  tentang  pelaksanaan  THR  ini  pun  ditujukan  untuk  para  gubernur  yang  ada  di
              seluruh Indonesia.

              Dilansir  Kemnaker.go.id,  Ida  Fauziyah  mengatakan  pemberikan  THR  Keagamaan  merupakan
              kewajiban yang harus dilaksanakan pengusaha bagi pekerja.

              Selain itu, pemberian THR ini juga akan menstimulus konsumsi masyarakat serta mendorong
              pertumbuhan ekonomi.

              "Pemberian THR Keagamaan bagi pekerja/buruh merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan
              pekerja/buruh dan keluarganya dalam merayakan hari raya keagamaan." "Secara khusus, dalam
              masa  pemulihan  ekonomi  ini,  THR  tentu  dapat  menstimulus  konsumsi  masyarkat  yang
              mendorong pertumbuhan ekonomi," kata Menaker Ida pada Virtual Konferensi Pers tentang THR
              Tahun 2021 di Jakarta, Senin (12/4/2021).


              SE pelaksanaan THR dibuat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang
              Pengupahan dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan
              Hari Raya Keagamaan bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan.

              Ida pun menegaskan, untuk THR 2021 wajib untuk dibayarkan paling lama tujuh hari sebelum
              hari raya keagamaan pekerja/butuh yang bersangkutan.

              "Saya tekankan bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 hari sebelum hari raya
              keagamaan pekerja/buruh yang bersangkutan," tegas Ida.

              Ketentuan Pembayaran THR Berikut ini adalah ketentuan pembayaran THR Keagamaan bagi
              para pekerja/buruh: 1. Penerima THR THR Keagamaan akan diberikan kepada pekerja/buruh
              yang sudah menjalani masa kerja satu bulan secara terus-menerus atau lebih.

              Selain itu THR Keagamaan juga akan diberikan kepada pekerja/buruh yang empunyai hubungan
              kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja
              waktu tertentu.

              2. Besaran THR Untuk besaran jumlah THR, bagi pekerja yang sudah bekerja selama 12 bulan
              secara terus menerus ketentuannya adalah sebesar satu bulan upah.




                                                           621
   617   618   619   620   621   622   623   624   625   626   627