Page 627 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 627
Sementara itu, dalam rangka mengantisipasi timbulnya keluhan dalam pelaksanaan pembayaran
THR Keagamaan tahun 2021 dan pelaksanaan koordinasi yang efektif antara pemerintah pusat
dan daerah, dia meminta koordinasi dengan Pemerintah Daerah (Pemda).
"Saya meminta Gubernur beserta Bupati/Walikota untuk menegakkan hukum sesuai
kewenangannya terhadap pelanggaran pemberian THR Keagamaan tahun 2021 dengan
memperhatikan rekomendasi dari hasil pemeriksaan pengawas ketenagakerjaan," ujar Ida dalam
konferensi pers virtual di Jakarta, Senin(12/4/2021).
Ida juga meminta Gubernur dan Bupati/Walikota untuk membentuk Pos Komando Pelaksanaan
Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2021 (Posko THR) dengan tetap memperhatikan
prosedur/protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.
"Kami juga meminta Gubernur dan Bupati/Wali kota agar melaporkan data pelaksanaan THR
Keagamaan tahun 2021 di perusahaan dan tindak lanjut yang telah dilakukan kepada
Kementerian Ketenagakerjaan," ucapnya.
(nng).
626
