Page 625 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 APRIL 2021
P. 625

SUDAH BANYAK STIMULUS KE PENGUSAHA, JANGAN SAMPAI THR DICICIL!

              JAKARTA - Presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Riden Hatam Aziz berharap
              Menteri Ketenagakerjaan tidak lagi mengeluarkan surat edaran tentang pemberian tunjangan
              hari raya (THR) yang klausulnya menyatakan boleh dicicil atau ditunda.

              "Kami sangat tolak keras hal itu karena realitas di lapangan perusahaan-perusahaan sekarang
              kondisinya  sudah  membaik  bahkan  sudah  banyak  sekali  perusahaan  yang  sudah  normal,"
              ujarnya saat melakukan aksi demonstrasi di Bundaran Patung Kuda Arjuna Wijaya tepatnya di
              depan pintu Monas, Jakarta, Senin (12/4/2021).

              Menurut dia, sejak awal buruh dengan tegas meminta ketentuan THR mengacu pada Undang-
              Undang Ketenagakerjaan tanpa perlu mengeluarkan surat edaran.

              "Kami minta pemerintah untuk segera merespon melakukan apa yang sesuai kami mau. Kami
              akan lakukan terus aksi-aksi ini sepanjang pemerintah tidak merespon apa yang kami inginkan,"
              tuturnya.

              Sebelumnya,  Presiden  Konfederasi  Serikat  Pekerja  Indonesia  (KSPI)  Said  Iqbal  mengatakan,
              pemerintah  sudah  memberikan  stimulus  bahkan  relaksasi  pembayaran  pajak  kepada
              perusahaan. Dia meminta agar kepentingan buruh juga tidak diabaikan oleh pengusaha.

              "Stimulus  sudah  dikasih,  relaksasi  kredit  sudah  dikasih,  beberapa  keringanan  kredit  sudah
              dikasih,  bahkan  pajak  penjualan  mobil  juga  sudah  dikasih.  Apalagi  yang  kurang,"  ujarnya
              beberapa waktu lalu.

              Dia mengakui banyak perusahaan di sektor tertentu yang masih mengalami masalah keuangan
              selama pandemi Covid-19. Untuk itu, dia meminta agar perusahaan yang masih merugi tersebut
              berunding  dengan  dinas  ketenagakerjaan  setempat  dengan  melampirkan  laporan  keuangan
              selama dua tahun.

              "Langkah pertama ketika duduk berunding, pengusaha harus memberikan laporan keuangan dua
              tahun berturut-turut. Dari situ bisa diperiksa pemerintah apakah mampu atau tidak. Semua bisa
              dinegosiasikan dengan jujur, transparan, dan akuntabel," tuturnya.

              (nng).































                                                           624
   620   621   622   623   624   625   626   627   628   629   630